Tual, VP – Pasca Kebijakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhyono (SBY ) terkait Moratorium daerah pemekaran di Indonesia, maka Departemen Dalam Negeri ( Depdagri ) saat ini sudah menyusun agenda kegiatan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap semua daerah pemekaran yang ada di Indonesia, termasuk Kota Tual.
Ancaman terbesar bagi Kota Tual, apabilah tidak segera membenahi diri, melalui berbagai penataan kebijakan pelayanan public,dan reformasi birokrasi.
Wakil Menteri Perindustrian RI, Prof.Dr. Alex Retraubun, M.si, ketika membuka kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerag dan Musrenbang RKPD 2010 Kota Tual, di Aula Kantor Walikota Tual, senin ( 29 / 3 ) minta Pemkot Tual jangan tidur, sebab lonceng kematian sudah dekat bagi daerah - daerah pemekaran yang dievaluasi Depdagri. “ saya sangat berterimakasi, diundang Pemkot Tual untuk membuka kegiatan ini, karena Kota Tual adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga bertanggungjawab penuh untuk secara bersama – sama membangun masyarakat yang ada di daerah ini, namun saya harus sampaikan satu hal yakni, pada rapat cabinet tanggal 15 m aret 2010, di Istana Negara, ketika Presiden SBY baru pulang kunjungan kerja dari Australia, dimana dalam rapat itu hadir Jaksa Agung, Kapolri dan para Menteri, Mendagri saat itu melaporkan kepada SBY kalau pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap daerah otonom yang sukses dan gagal “ ungkap Retraubun.
Atas dasar itu, Wakil Menteri Perindustrian itu, berharap agar Pemkot Tual jangan tidur, sebab tetap akan dievaluasi Depdagri. “ criteria - criteria penilaian tentang pelaksanaan otonomi, kebijakan pelayanan public dll akan dinilai, olehnya itu kepada Walikota dan jajaranya agar segera ke Depdagri croschek berbagai criteria penilaian itu, lalu pulang buat dan laksanakan, kalau seng tanda – tanda kematian sudah dekat “ pintahnya.
Dia mengaku, Kota Tual adalah daerah otonom pertama, dimana sebagai Wakil Menteri Perindustrian membuka rahasia rapat Kabinet dengan Presiden SBY. Dikatakan, sesuai laporan Mendagri pada rapat cabinet itu, kalau berdasarkan evaluasi terhadap semua daerah pemekaran, terbukti untuk pos pembiayaan pemilukada Gubernur, Bupati dan Walikota di setiap daerah menghabiskan dana miliaran rupiah. “ jadi pertanyaan uang itu dari mana ?, sebab apabilah seorang Gubernur, Bupati atau Walikota setelah terpilih, jelas kerja untuk bayar utang, sehingga tidak terkonsentrasi pada pembangunan daerah. “ ujarnya.
Kata Retraubun, salah satu criteria penilaian adalah pelayanan dasar. “ saya lihat tanda – tanda ini tidak jalan, para pegawai telat masuk kantor “ sorotnya.
Sementara terkait kebijakan reformasi birokrasi, Retraubun juga minta kepada Walikota dan Walikota Tual untuk harus segara menerapkan tanda tangan kontrak kerja dengan para pimpinan SKPD, sehingg pada setiap akhir tahun gampang dievaluasi, mana SKPD yang dinilai berhasil dan gagal. ” Pada saat Persiden SBY melantik Menteri dan Wakil Menteri, sebelum dipanggil ke istana, kami sudah tanda tangan kontrak kerja, ini satu aturan dan setiap dua bulan dilakukan evaluasi, ini yang disebut reformasi birokrasi “ tandasnya.
Untuk itu Wakil Menteri Perindustrian berharap agar hal itu juga diterapkan di Kota Tual. “ kalau ada pimpinan SKPD yang tak mampu dan tidak berhasil, maka langsung digantikan dengan orang lain “ imbuhnya. ( nery rahabav. Koran vox populi )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar