Kinerja SKPD Malra dan Tual Belum Optimal

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun ketika berpose bersama masyarakat Ohoi Muun Kei Besar dalam kunjungan kerja di Kei Besar. ( dok. Korab Vox Populi )

Vox Populi, Langgur – Anggota DPR RI, Komisi XI asal Partai Golkar, Edison Betaubun, SH.MH menilai kinerja para pimpinan SKPD di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual belum maksimal mendukung berbagai kebijakan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher dalam membangun kedua daerah ini. “ saya sudah bilang Bupati & Walikota agar segera evaluasi kinerja setiap SKPD yang ada, sehingga jangan nanti kedua pimpinan daerah itu bersama Sekda capai mengurus segalah sesuatu yang bersifat teknis, padahal itu menjadi bidang tugas dan tupoksi SKPD setempat “ ujarnya.

Betaubun minta Bupati & Walikota harus ambil tindakan tegas dan berani mengevaluasi kinerja SKPD yang ada di dua daerah ini. “ kalau mau daerah maju, maka harus ada tindakan tegas terhadap SKPD “ pintahnya.

Dikatakan rekrutmen pimpinan SKPD harus tetap bersandar pada kwalitas dan profesionalisme serta kinerja setiap PNS yang dipercayakan menduduki jabatan di SKPD tersebut, sehingga ikut membantu pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah. “ dalam kesan saya, dukungan SKPD terhadap pelaksanaan tugas Bupati & Walikota belum optimal, sehingga kedua petinggi daerah itu harus serius lakukan evaluasi, agar SKPD kita bisa lebih optimal dalam mendukung kinerja Bupati & Walikota, teristimewa evaluasi teknis harus segera dilakukan Sekda Malra dan Sekda kota Tual selaku ketua Baperjakat “ tandasnya.

Edison Betaubun mengatakan, dari hasil kunjungan kerja pada beberapah Ohoi di pesisir barat dan timur kabupaten Maluku Tenggara, banyak hal yang masih harus diperbaiki Pemda Malra, sebab di beberapa Ohoi yang ditemui masih banyak ditemui keluhan – keluhan masyarakat. “ saya kemarin kunjungi kampung muslim yang ada di pesisir barat, seperti Madwat, Ngursit, Wirin, Ohoibadar dan Danar Ternate, ternyata masyarakat masih mengeluhkan sarana transportasi, infrastruktur jalan, talud dll “ tandasnya.

Selain itu, kata Betaubun warga masyarakat juga mengeluhkan bantuan pemberdayaan khususnya bagi para nelayan yang proposalnya diajuhkan ke Pemda Malra tapi sampai saat ini belum pernah menerima bantuan perikanan, seperti sarana alat tangkap, budidaya rumput laut dll. “ itu yang saya bilang, kalau SKPD – SKPD miliki data dan informasi tentu mereka laporkan kepada Bupati, sehingga cepat ditindaklanjuti, sebab Bupati harus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di daerah ini, dengan demikian hal – hal teknis adalah tupoksi SKPD, tapi kenyataanya hal itu tidak berjalan “ katanya.

Menyoal tentang keluhan masyarakat akan pelayanan  program pendidikan dan Kesehatan, Betaubun mengaku dari hasil kunjungan kerja itu, hanya di Ohoibadar, masyarakat mengeluh soal gedung sekolah yang sudah bagus, tapi tidak ada pagar dan perpustakaan sekolah. (Nery Rahabav, Koran Vox Populi )

Tamher Ajak Perempuan Tual Ikut Jejak Kartini

Ketua Team Penggerak PKK Kota Tual, Ny. Rubyanty Tamher pada peringatan hari kartini kota tual, 21 april 2011 ( dok. Koran Vox Populi )

Vox Populi, Tual – Ketua Team Penggerak PKK Kota Tual, Ny. Rubyanty Tamher mengajak kaum perempuan di Kota Tual untuk meneladani sosok Raden Ajeng Kartini, yang terus berkarya di segalag bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Ajakan itu disampaikan Tamher, ketika memberikan sambutan pada peringatan HUT Kartini, yang diselenggarakan PKK Kota Tual, di Aula Kantor Walikota Tual, kamis 21 april 2011. “ sosok kartini yang tidak gampang putus asa, cerdas, mandiri, sopan dan selalu berpikir positif harus diteladani kaum perempuan Tual “ pintahnya.

Isteri Walikota Tual itu mengaku, kaum perempuan Tual yang terhimpun dalam wadah PKK telah menunjukan bukti positif dalam karya – karya nyata selama ini seperti contoh, team penggerak PKK kota Tual meraih juara satu pelaksanaan lomba 10 program pokok PKK tingkat propinsi Maluku tahun 2010. “ selain itu, PKK Kota Tual juga menjadi juara harapan satu lomba desa tingkat propinsi Maluku pada kegiatan lomba makanan 3B ( bergisi, beragam dan berisi ) “ ungkap Tamher.

Ketua Team Penggerak  PKK Kota Tual berharap kaum perempuan di Kota Tual untuk terus maju dan berkarya  dalam menjalin mitra dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan program pemberdayaan perempuan melalui program PKK. “ jangan kita merasa puas dengan hasil yang dicapai, tapi mari kita terus maju dan berkarya di negeri kita tercinta, yaitu Kota Tual sebagai kota beradat “ himbauTamher. ( Nery Rahabav, Koran Vox Populi )

Dinas Pendidikan Optimis Hasil UN Kota Tual Bisa Capai Hasil Maksimal

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun ketika meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di SMP Budhi Mulia Langgur, senin 25 april 2011 ( dok. Koran Vox Populi )

Vox Populi, Tual – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, Drs. Saifudin Nuhuyanan optimis hasil ujian nasional tingkat SD – SMU/ SMK di Kota Tual tahun 2011 bakal mencapai hasil maksimal, karena para guru di setiap sekolah benar – benar mempersiapkan siswa / siswi sejak dini melalui berbagai kegiatan belajar ekstra seperti les tambahan dan pemantapan setiap mata pelajaran oleh para guru sebelum pelaksanaan UN. “ saya optimis hasil UN Kota Tual tahun ini capai hasil maksimal, kalau tahun 2010 lalu, kita seratus persen lulus, namun untuk tahun 2011, kita menuju kepada peningkatan kwalitas dan mutu pendidikan, sehingga hasil yang dicapai siswa adalah kerja keras dan kemurnian UN “ tandsnya.

Nuhuyanan mengaku, sesuai pemantauan Diknas atas proses pelaksanaan UN SMA dan SMP di Kota Tual, bahan soal UN tidak terlalu sulit untuk dapat diselesaikan para siswa, bila dibandingkan tahun lalu. “ jadi lima paket soal UN dibagi kepada 20 siswa didalam satu ruangan, dengan kode yang berbeda, sehingga kemurnian UN tetap berjalan “ tandasnya.

Dikatakan, sampai saat ini tidak ditemukan kebocoran soal UN atau kunci jawaban di setiap sekolah pelaksana UN, karena para pengawas ditugaskan untuk ikut mengawasi semua proses pelaksanaan UN. “ jadi tidak ada peluang para guru bantu siswa selesaikan pekerjaan UN “ kata Kadis Pendidikan Kota Tual.

Saifudin Nuhuyanan, berharap melalui UN, kwalitas dan mutu pendidikan dapat terukur secara baik, sebab kemurnian pelaksanaan UN tahun 2011 benar – benar terjaga. “ kalau UN tahun 2010, ada ujian utama dan ujian susulan bagi yang tidak lulus, namun untuk tahun 2011, tidak ada lagi ujian susulan, sebab ujian yang dihasilkan cuma satu kali, jadi kalau misalnya di satu sekolah hanya 80 % lulus, maka itu saja, yang sisa 20 % tidak lulus nanti ikut ujian lagi tahun depan “   ungkap Kadis Pendidikan Kota Tual.

Dikatakan, penentuan kelulusan dipadukan 60 % nilai UN dengan 40 % nilai ujian sekolah. ( Nery Rahabav, Koran Vox Populi  )

Saiful Rahman Minta Insan Pers Jaga Persatuan dan Kesatuan

Mantan Kapolres Malra, AKBP Saiful Rahman, S.Ik ketika berpose bersama insan pers di Malra dan Kota Tual di halaman Mapolres Malra. ( dok. Koran Vox Populi )

Vox Populi, Tual – Mantan Kapolres Malra, AKBP Saiful Rahman, S.Ik minta insan pers di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta profesionalisme pers dalam menjalankan tugas – tugas jurnalistik. Permintan itu disampaikan dalam pertemuan bersama para wartawan media cetak dan elektronik di Mapolres Malra, senin 25 april 2011, sekaligus berpamitan untuk menjalankan tugas yang baru di Mapolda Maluku.

“ kesan saya selama tugas disini, insan pers di kedua daerah banyak berbuat dan membantu kami, baik sebagai pemberi informasi, koordinasi berbagai tugas polisi di masyarakat “ ujar Saiful Rahman.

Dia berpesan, agar para wartawan media cetak dan elektronik di kedua daerah ini  lebih meningkatkan identitas diri dalam membangun komunikasi yang harmonis dan positif dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah sehingga tidak terjadi benturan. “ saya lihat kalau ada pers yang dihina atau sakit pasti semua sakit, tapi disini malah terbalik antar pers saling ribut, ada juga yang ibarat jeruk makan jeruk. Saya akui banyak dapat ilmu dari teman teman pers disini “ tandasnya.

Saiful Rahman berharap, insan pers di kedua daerah ini tetap menjaga eksistensi, dalam menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang dan dipercaya. “ kwalitas pemberitaan satu media diakui dan diterima masyarakat, kalau eksistensi dan profesionalisme pers tetap dijaga “ harapnya.

Mantan  Kapolres Malra yang cukup lama memimpin kedua daerah ini, juga minta saran dan masukan dari pers dalam menempuh tugas yang baru di Mapolda Maluku sebagai WadirLantas Polda Maluku. ( Nery Rahabav, Koran Vox Populi  )

Pemekaran Kecamatan Adalah Hak Insiatif DPRD Malra

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun, didampimgi Camat Kei Besar Selatan, Isak Defretes dan Pejabat Kades Larat bersama Imam Masjid Larat pada kunjungan kerja melihat secara dekat pembangunan Masjid Ohoi Larat. ( dok. Koran Vox Populi )

Vox Populi, Langgur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Maluku Tenggara akan menggunakan hak insitif dewan untuk segera menetapkan agenda pemekaran lima kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab mekanisme itu telah dilalui DPRD dan Pemkab Malra sebelumnya, namun tidak ada respon balik dari pemerintah daerah saat itu.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Malra, Alex Welerubun, SH.MH kepada Vox Populi di ruang kerjanya pekan kemarin, menanggapi pertanyaan masyarakat tentang proses pemekaran kecamatan baru yang sampai saat ini belum ada realisasi. “ pembentukan lima kecamatan baru, kita akan proses sesuai dengan mekanisme DPRD dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada,” tandas Welerubun.

Dia mengaku, pemekaran satu kecamatan baru, perlu dilakukan kajian-kajian khusus baik dari sisi letak wilayah dan lain sebagainya, melalui badan legislasi yang kemudian dibicarakan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini tim teknis yang dibentuk  Pemkab Malra. “ persoalan pemekaran wilayah memerlukan waktu dan kajian yang cukup mendalam, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima secara baik oleh masyarakat “ ujarnya.

Perda Ohoi Perlu Direvisi

Sementara Peraturan Daerah (perda)  Tentang status Desa atau yang disebut Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, kata Welerubun menjadi perhatian DPRD Malra, sebab implementasi di lapangan banyak menimbulkan persoalan ditengah – tengah masyarakat. “  olehnya itu DPRD bersama team ranperda Pemkab Malra akan melakukan  kajian ulang realisasi perda dimaksud “ ujarnya.

Dikatakan, dalam pansus LKPJ 2010, banyak anggota DPRD Malra berpendapat agar Pemda Malra melalui Kabag Hukum dan instansi terkait, terutama instansi  yang berhubungan langsung dalam  penyusunan Perda-perda tentang kedudukan Desa maupun Ohoi perlu dikaji secara baik sehingga proses pelaksanaan Perda itu sendiri tidak ada kendala.

Ketua DPRD Malra mengakui, Perda yang dilahirkan tentunya mendapat tanggapan,  kritikan,  dan berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan oleh nya menjadi tugas Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera melakukan revisi terhadap beberapa Perda yang mengatur tentang status Ohoi, terutama status Ohoi Soa maupun Ohoi Orang Kay.

“ Ini yang perlu dikaji  dan  diatur, sehingga seluruh proses Perda itu dapat berjalan dengan baik demi kepentingan Rakyat di Daerah ini, jadi Perda Ohoi perlu direvisi karena dalam implementasinya di lapangan banyak terdapat kendala-kendala maupun terjadi  pertentangan dalam masyarakat “ tandas Welerubun.

 (Alfin Unawekly, Koran Vox Populi )