Langgur,VP- “Sebagai seorang Putra Kei Besar saya sangat menginginkan suatu saat Kei Besar jadi Kabupaten,hanya realita yang terjadi dilapangan sekarang betul-betul membuat saya sedih karena di Kei Besar belum punya Kantor-Kantor Dinas,belum ada Universitas dan Perguruan Tingggi dan sarana prasarana penunjang lainnya sehingga sangat riskan jika Pusat Pemerintahan Malra harus dipindahkan ke Kei Besar ” Demikian pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Gerry.H.Hukubun.SE kepada Pers,Rabu (24/3) diruang kerjanya.
Menurut Hukubun, dorongan dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar Elat jadi Ibu Kota Malra maka,Pemkab Malra harus melihat dari segi positifnya yakni mempercepat pembangunan di Kei Besar. “bukan berarti karena pusat pemerintahan malra belum bisa dipindahkan lalu pembangunan disana dibiarkan begitu saja,itu juga salah besar dan saya tidak setuju,kalau memang ada langka-langka dari teman-teman di Kei Besar yang menginginkan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Elat maka Pemkab Malra harus melihat dari segi positifnya yakni mempercepat pembangunan disana,”kata Hukubun.
Wakil Ketua DPRD Malra yang berasal dari Kei Besar ini menyarankan alternativ lain kepada kelompok masyarakat yang selama ini memperjuangkan agar Ibu Kota Malra dipindahkan ke Elat yakni dengan membangun wacana agar dua Kecamatan yang belum dimekarkan segera direalisasikan,karena dengan terbentuknya dua Kecamatan baru di Kei Besar maka dengan sendirinya proses untuk menjadi Kabupaten lebih muda.
“saya pikir apapun reaksi dari masyarakat sebagai Pemerintah Daerah dan Legislatif harus melihat dari segi positifnya,karena sudah pasti inti dari desakan pemindahan ibu kota malra tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat juga, bukan untuk kepentingan pribadi,tetapi kalau memang ada kepentingan pribadi orang per orang dalam perjuangan tersebut maka saya secara pribadi tidak setuju walaupun berasal dari Kei Besar,”tegas Wakil Ketua DPRD Malra.(jhon rahabav, Koran Vox Populi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar