Pemdah Malra Bentuk Tim Terpadu Verifikasi Data Pengungsi

Langgur,VP-Guna menjawab kesimpangsiuran terkait data dan jumlah Pengungsi korban kerusuhan 1999 lalu maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) akan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Pemdah Malra,Tim Peduli Pengungsi,TNI,Polri,Kejaksaan,OKP dan Pers didaerah ini,untuk melakukan verifikasi kembali data dan jumlah pengungsi yang sebenarnya. Penegasan ini disampaikan Bupati Malra Ir.Anderias Rentanubun saat bertatap muka dengan Tim Peduli Pengungsi Malra dan OKP, yang berlangsung diaula Kantor Bupati Malra belum lama ini. Dikatakan,terkait dengan permasalahan pengungsi, maka pada awal menduduki jabatan sebagai Bupati Malra dirinya dalam beberapa kali pertemuan dengan Tim Peduli Pengungsi Frans Putnarubun dan Bernadus Reffra, telah memintakan supaya kedua kubuh yang masing-masing getol memperjuangkan hak-hak pengungsi Malra tersebut menyatukan presepsi terkait jumlah pengungsi yang ada, sehingga tidak terkesan tumpang tindih dengan jumlah dan data pengungsi yang ada di Pemdah Malra. “pertama kali saya menjabat sebagai bupati malra lewat beberapa pertemuan hadir pula Frans Putnarubun,saya minta supaya data yang ada kita verifikasi bersama, supaya ada satu data jangan Frans punya data sekian,pemdah malra punya sekian dan Nardi punya sekian,mari kita verifikasi sehingga muncul satu data saja dari pemdah malra,kalau ada tiga data maka kita akan kesulitan,”kata Bupati. Pada pertemuan tersebut Bupati Malra mengintrusikan Sekretaris Daerah Ir.P.Beruatwarin agar segera membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Pemdah Malra,Tim Peduli Pengungsi,TNI,Polri,Kejaksaan,OKP dan Pers,tugas dari Tim Terpadu ini adalah turun bersama-sama ke lokasi-lokasi dimana ada pengungsi untuk mendata kembali,apa benar masyarakat yang bersangkutan pengungsi atau tidak sesuai dengan data-data yang ada. “jadi saya minta kearifan dari kita semua,mari kita bijaki persoalan pengungsi dengan baik dan bijaksana,kebijakan saya adalah memverifikasi kembali semua data pengungsi,terutama apa yang telah disampaikan oleh Frans Putnarubun bahwa masih ada 800 KK yang belum menerima bantuan,kita bentuk tim dan nantinya saya akan menyurati DPRD untuk minta anggaran agar tim terpadu dapat melaksanakan tugas verifikasi,”pintahnya. Dijelaskan,ada dana sejumlah tujuh ratus dua puluh Sembilan juta sekian yang masih tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tual,dan dana tersebut tidak pernah diotak atik,dan selaku Bupati sudah menyurati Dinas Sosial Propinsi Maluku untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dana itu,kemudian dana tersebut diperuntukan untuk apa namun sampai saat ini Dinas Sosial Propinsi Maluku belum membalas surat tersebut. “saya ingin tegaskan kembali bahwa ada dana sejumlah tujuh ratus dua puluh Sembilan juta sekian yang masih tersimpan di BRI,dan saya tidak pernah otak-atik dana tersebut,saya telah menyurati dinas sosial propinsi untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dana itu,lalu dana itu diperuntukan untuk apa karena ini terkait dengan administrasi pemerintah pengelolaan keuangan,kita harus tau dana ini diperuntukan untuk apa, jangan-jangan saya paksakan untuk ditarik dan bagi-bagikan dana tersebut padahal menyalahi aturan nantinya saya sendiri yang jadi bulan-bulanan,makanya saya telah menyurati dinsos propinsi namun sampai sekarang belum ada balasan,”tegasnya. Bupati Malra Ir.Anderias Rentanubun memintakan agar semua pihak dapat menahan diri dan bersikap arif terkait dengan permasalahan pengungsi,karena semuanya membutuhkan proses dan ada administrasi yang harus diikuti,karena dana tersebut milik pemerintah maka harus dikelolah dengan administrasi pemerintah,sehingga semua pihak diminta untuk bersabar dan bersikap arif dalam menanggapi persoalan pengungsi. Hadir dalam acara tatap muka tersebut Wakil Bupati Malra Drs.Yunus Serang,Sekdah Ir.P.Beruatwarin,Kepala Kesbangpol,Ketua Tim Peduli Pengungsi Malra Frans Putnarubun,dan beberapa OKP yang turut melakukan aksi demo pada saat itu( jhon rahabav. Koran vox populi )