Minggu, 21 Februari 2010

Warga Kei Besar Diminta Usir FPPKB

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang saat penjemputan Piagam Citra Abdi Negara di bidang Pelayanan Publik yang diterima di sitana Negara dua minggu lalu. ( dok. koran vox populi ) Langgur, VP – Warga masyarakat di kecamatan Kei Besar, diminta untuk tidak terprovokasi dengan gerakan yang saat ini dimainkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya, forum percepatan pembangunan kei besar ( FPPKB ) yang memperjuangkan Elat, sebagai ibu kota kabupaten malra. “ warga kei besar usir saja mereka “ pintah Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun. Menurut Bupati, kalau ada pemikiran untuk kota Elat, dijadikan kabupaten malra, maka harus ada perencanaan yang bertahap kedepan, untuk menyiapkan kei besar yang mana. “ kalau kondisi sekarang kita kesana, sama saja dengan bohong, saya khan tanyakan di staf, kalau kalian yang dari kei besar mau pulang saat ini, saya bersedia untuk kita tinggal di kei besar, mereka bilang jangankan kantor, kita tinggal dimana ? jadi saya berharap mari kita obyektif untuk melihat sesuatu, jangan karena kepentingan sesaat lalu provokasi masyarakat, gonjang – ganjing ini, saya kira masyarakat kei besar usir saja mereka “ tandasnya. Bupati Malra menyatakan dirinya terbuka kepada siapa saja, namun selama ini FPPKB tidak pernah datang untuk bertemu, apalagi berkomunikasi. “ ada yang sampaikan, kalau mereka datang lalu tidak ketemu, kalau tidak menunggu bagaimana caranya, semua orang khan menunggu, tidak ada prioritas, ini khan pelayanan publik, jadi kita budayakan antre “ ujar Rentanubun. Bupati juga minta pers agar jangan hanya memberitakan hal – hal yang negatif, tapi yang positif juga dipublikasikan kepada publik, sehingga investor merasa nyaman berinvestasi di daerah ini. “ saya rencana akan kumpul teman – teman wartawan, untuk kita duduk bersama, ada hal yang positif, seperti kegiatan penerimaan penghargaan pelayanan public, juga diangkat ke pusat, jangan yang negatif melulu “ sesal BupatI Malra. Sementara itu secara terpisah, Anggota DPRD Malra, Agustinus Jaftoran minta semua komponen masyarakat agar jangan mengkambinghitamkan kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang dalam proses penetapan Langgur, sebagai ibu kota kabupaten malra, sebab kedua pemimpin itu hanya melanjutkan kebijakan Mantan Bupati Malra, Herman Adrian Koedoeboen. “ saya sangat tidak sependapat kalau image yang dibangun merongrong pemerintahan Andre – Yunus, selaku anggota dewan periode 2004 – 2009, yang ikut dalam membicarakan masalah pemekaran itu, tidak ada pikiran politik dari kedua pemimpin itu, konsep piker itu ada pada pemerintahan sebelumnya, sehingga mereka hanya menindaklanjuti “ tandasnya. Jaftoran minta, agar jangan ada lagi pro – kontra atau mengkambinghitamkan orang lain dalam persoalan itu, sebab penetapan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra adalah final, disahkan DPRD Malra melalui perda 02 tahun 2009. “ mari kita jaga harmonisasi, ketenangan, keamanan hidup bermasyarakat, sebagai warga masyarakat memberikan apresiasi dan sanjungan sebesar – besarnya kepada bapak Drs. Hi. M.M Tamher yang cukup getol memperjuangkan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra “ ungkapnya. Ketika ditanya apakah sebagai wakil rakyat mendukung perjuangan sekelompok orang yang menamakan diri Forum Percepatan Pembangunan Kei Besar ( FPPKB ), Jaftoran menegaskan tidak akan mendukung sesuatu yang berproses tidak sesuai aturan. “ kalau saya mendukung sesuatu yang saya ada dalam system, bahwa Langgur sudah sah sebagai ibu kota kabupaten malra, untuk apa saya berikan dukungan, kalau mendukung kei besar untuk dipercepatkan sebagai kabupaten baru ya saya dukung “ ujarnya. ( nery rahabav, Koran Vox Populi ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar