Rentanubun : Piagam Yang Diterim, Jadi Tantangan Untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Langgur, VP – Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun mengatakan, penghargaan Citra Bakti Abdi Negara di bidang pelayanan public yang diraih Pemkab Malra, disisi lain menjadi tantangan bagi pihaknya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Bupati Rentanubun, kepada pers selasa ( 16/2 ) kemarin. Dikatakan penghargaan yang diperoleh, adalah atas nama rakyat malra, sehingga semua komponen harus bangga dengan apa yang diperoleh. Ketika ditanya criteria, kabupaten malra dapat meraih piagam penghargaan itu, Rentanubun mengaku salah satunya inovasi kebijakan, yakni kebijakan Pemkab Malra untuk mengratiskan pembuatan kartu tanda penduduk ( KTP ), akte kelahiran, catatan sipil, pendidikan dan kesehatan gratis. “ selain itu juga penilaian di bidang reformasi birokrasi antara lain, fit and properties yang dilakukan kepada para pejabat eselon II, dan peningkatan kapasitas melalui bintek serta seminar yang baru dibuat kemarin tentang interpreneur dan kepemimpinan, kerjasama dengan UGM “ tandasnya. Bupati mengaku, sebagian SKPD masih menerapkan pola lama dalam peningkatan pelayanan public, sehingga setiap saat dirinya harus mengkaji dan melakukan perubahan atas hal itu. “ seperti contoh standar operasional ( SOP ) kita sudah mulai buat, dan system dalam menyelesaikan satu kegiatan, disitu saya sudah mulai menilai dan memberikan batas waktu, jika tidak diselesaikan maka akan diberikan teguran “ ujar Rentanubun. Ditegaskan, kalau teguran yang dibuat tidak dilaksanakan pimpinan SKPD sampai tiga kali, maka kepala SKPD yang bersangkutan akan dicopot jabatanya. “ saya kira birokrasi kita ini harus ditekan, baru laksanakan dan di tahun 2010, saya sudah nyatakan sikap tdak ada toleransi lagi, kalau di tahun 2008 – 2009, saya masih toleransi, maka ditahun ini tidak ada lagi “ tegas Bupati Malra. Menyoal tentang adanya indikasi Pemkab Malra membayar sejumlah uang untuk mendapatkan piagam penghargaan pelayanan public tersebut dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati Rentanubun, menyataakan kalau itu bisa dibeli, maka kabupaten Kutai Kartanegera yang ikut dalam kompetisi itu bisa membeli, karena pendapatan daerah diatas rata – rata, tapi kenyataanya mereka tidak dapat. “ kita punya uang berapah, justru teman saya Bupati Wakatobi, yang sudah banyak terima penghargaan, malah nyatakan kepada saya kalau penghargaan kali ini wibawanya lebih, sebab unsur penilaian itu semua transparan. Jadi sebetulnya kalau orang bilang itu beli ya itu mereka, tapi saya kerja yang normal saja “ ujarnya. Dikatakan team penilai yang datang, mereka turun di masyarakat baik pasar dan toko – toko yang ada menanyakan tentang pelayanan yang diberikan Pemkab Malra selama ini, itu yang menjadi bahan penilaian mereka, sehingga tidak ada intervensi atau rekayasa. ( nery rahabav, Koran vox populi )