Penempatan Langgur Jadi Ibu Kota Kabupaten Malra Adalah Final

Kaum ibu Desa Langgur, Kecamatan Kei - Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, ketika menerima para tamu yang datang dengan acara adat yang disebut dalam bahasa kei, sosoi adat. ( dok. koran vox populi ) Langgur, VP – Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun menegaskan, penetapan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra telah melalui proses panjang dan kajian matag yang dilandasi oleh aturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kata Bupati, penetapan tersebut telah dinyatakan final oleh pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini hanya melegetimasi kesepakatan tersebut melalui penetapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang pemindahan ibu kota kabupaten malra dari wilayah kota tual ke langgur di wilayah kabupaten malra. Penegasan ini disampaikan Bupati Rentanubun, ketika menyampaikan sambutan pada acara penthabisan gedung gereja baru jemaat Rahareng dan persidangan ke 33 Klasis GPM Kei Besar, tanggal 7 pebruari lalu, sekaligus menepis issu keinginan sekelompok orang untuk memperjuangkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra. Menurut Rentanubun, penetapan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra berdasarkan skor tertinggi melalui kajian komprehensif oleh para pakardari perguruan tinggi yang kredibel secara akademik. “ hal ini tidak lalu berarti, Pemkab Malra kesampingkan wilayah Kei Besar sebagai suatu kesatuan, melainkan komitmen Pemkab Malra agar prosentase yang lebih besar dalam pembangunan diarahkan pada wilayah kei besar dan itu telah diwujudkan “ tandasnya. Ditegaskan, pembangunan sarana dan prasarana, khususnya jalan lingkar di wilayah pulau kei besar telah menjadi program prioritas pihaknya dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir periode pemerintahan yang dipimpinya. “ bukan program fisik yang semata – mata dilaksanakan, melainkan program pemberdayaan eknomi rakyat terus diberdayakan melalui koperasi Evav Sejahtera, dengan pendekatan klaster dan plasma pengembanganya “ ujar Bupati Malra. Putnarubun : Rumput Juga Ketahui, Elat Jadi Ibu Kota Kabupaten Malra Sementara itu secara terpisah, salah satu wakil ketua Forum Percepatan Perjuangan Kota Elat, Kei Besar sebagai pusat ibu kota kabupaten malra, Frans Putnarubun menandaskan, sesuai UU nomor 31 tahun 2007, tentang pembentukan Kota Tual, disana telah ditetapkan peta blok dan batas wilayah. “ satu pemda Malra dan DPRD serta rumput juga dengar dan ketahui kalau ketika peta blok menerangkan bahwa batas wilayahnya di selat Nerong, dengan sendirinya Elat, ditetapkan jadi ibu kota kabupaten malra “ tandasnya. Selain itu Kata Putnarubun, dirinya mempertanyakan orasi politik yang disampaikan Ir. Anderias Rentanubun, di lapangan Ngur Mas Yamlim Elat, pada Pemilukada lalu, yang dinegosiasi dengan semua masyarakat kei – besar, kalau dirinya terpilih jadi Bupati Malra, maka akan tempatkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra. “ bahwa bapak / ibu setuju, jika saya terpilih sebagai Bupati Malra, bolehkah saya tempatkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra, rakyat semuanya nyatakan setuju, sekarang sudah terpilih kenapa tidak laksanakan janji itu “ sesalnya. Frans Putnarubun menyesalkan tindakan pemkab malra yang membuat keresahan ditengah masyarakat Kei besar, konkritnya seperti proyek pembangunan jalan Weduar – Tamngil yang merupakan buah tangan mantan Bupati sebelumnya, tapi kemudian dipindahkan ke kei – kecil. “ focus pembangunan 75 % di kei besar, sedangkan batang tubuh APBD 2010, yang berkisar 300 millyar, anda bayangkan kalau 16 millyar masuk kei besar, itu 75 % apa ? ini sebuah dusta kepada rakyat, yang masuk kesana hanya biaya cabut rumput “ katanya. Dia mengaku akan tetap memproses sejumlah hal yang dilakukan Pemkab Malra, yang sengaja menyelewengkan hak – hak masyarakat, salah satunya, bantuan dana subsidi desa tahun 2008, bantuan pengungsi. “ tanggal 24 pebruari nanti, kami tujuh OKP akan gelar aksi demo besar - besaran, jadi saya minta jangan kemana – mana, siap terima nasib “ ancam Frans Putnarubun. ( nery rahabav. Koran Vox Populi )