Vox Populi, Langgur – Anggota DPR RI, Komisi XI asal Partai Golkar, Edison Betaubun, SH.MH menilai kinerja para pimpinan SKPD di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual belum maksimal mendukung berbagai kebijakan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher dalam membangun kedua daerah ini. “ saya sudah bilang Bupati & Walikota agar segera evaluasi kinerja setiap SKPD yang ada, sehingga jangan nanti kedua pimpinan daerah itu bersama Sekda capai mengurus segalah sesuatu yang bersifat teknis, padahal itu menjadi bidang tugas dan tupoksi SKPD setempat “ ujarnya.
Betaubun minta Bupati & Walikota harus ambil tindakan tegas dan berani mengevaluasi kinerja SKPD yang ada di dua daerah ini. “ kalau mau daerah maju, maka harus ada tindakan tegas terhadap SKPD “ pintahnya.
Dikatakan rekrutmen pimpinan SKPD harus tetap bersandar pada kwalitas dan profesionalisme serta kinerja setiap PNS yang dipercayakan menduduki jabatan di SKPD tersebut, sehingga ikut membantu pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah. “ dalam kesan saya, dukungan SKPD terhadap pelaksanaan tugas Bupati & Walikota belum optimal, sehingga kedua petinggi daerah itu harus serius lakukan evaluasi, agar SKPD kita bisa lebih optimal dalam mendukung kinerja Bupati & Walikota, teristimewa evaluasi teknis harus segera dilakukan Sekda Malra dan Sekda kota Tual selaku ketua Baperjakat “ tandasnya.
Edison Betaubun mengatakan, dari hasil kunjungan kerja pada beberapah Ohoi di pesisir barat dan timur kabupaten Maluku Tenggara, banyak hal yang masih harus diperbaiki Pemda Malra, sebab di beberapa Ohoi yang ditemui masih banyak ditemui keluhan – keluhan masyarakat. “ saya kemarin kunjungi kampung muslim yang ada di pesisir barat, seperti Madwat, Ngursit, Wirin, Ohoibadar dan Danar Ternate, ternyata masyarakat masih mengeluhkan sarana transportasi, infrastruktur jalan, talud dll “ tandasnya.
Selain itu, kata Betaubun warga masyarakat juga mengeluhkan bantuan pemberdayaan khususnya bagi para nelayan yang proposalnya diajuhkan ke Pemda Malra tapi sampai saat ini belum pernah menerima bantuan perikanan, seperti sarana alat tangkap, budidaya rumput laut dll. “ itu yang saya bilang, kalau SKPD – SKPD miliki data dan informasi tentu mereka laporkan kepada Bupati, sehingga cepat ditindaklanjuti, sebab Bupati harus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di daerah ini, dengan demikian hal – hal teknis adalah tupoksi SKPD, tapi kenyataanya hal itu tidak berjalan “ katanya.
Menyoal tentang keluhan masyarakat akan pelayanan program pendidikan dan Kesehatan, Betaubun mengaku dari hasil kunjungan kerja itu, hanya di Ohoibadar, masyarakat mengeluh soal gedung sekolah yang sudah bagus, tapi tidak ada pagar dan perpustakaan sekolah. (Nery Rahabav, Koran Vox Populi )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar