Balubun : Kinerja Sekretariat Dewan Lemah, Penyebab 11 Agenda DPRD Tual Molor
Vox Populi, Tual – Penyampain Laporan Keterangan Pertangunggjawaban Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher dan Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag tahun 2010, dalam satu sidang paripurna DPRD Kota Tual yang berlangsung rabu, 13 april 2011, diwarnai aksi keluar dari ruang sidang ( walkout ) 10 anggota DPRD kota Tual yang tergabung dalam Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia ( DKI ).
Ketua Fraksi DKI DPRD Tual, Abet Tetlageni kepada Pers mengaku, awalnya pihaknya sudah menandatangani daftar hadir untuk mengikuti sidang paripurna tersebut, namun sejak palu sidang dibuka Ketua DPRD Tual, A. Waremra, S.Ap, pimpinan sidang paripurna LKPJ tidak memberikan kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pernyataan sikap. “ awalnya pada rapat selasa, disepakati bersama kalau sebelum sidang paripurna LKPJ dibuka, kami fraksi DKI ingin menyampaikan sikap politik, namun kesempatan itu tidak dibuka pimpinan sidang, sehingga kami emosi lalu selaku ketua fraksi DKI perintahkan semua anggota fraksi keluar dari ruang sidang paripurna itu, termasuk ibu wakil ketua DPRD “ ungkap anggota DPRD Kota Tual asal partai PDI – Perjuangan itu.
Selain itu alasan kedua, kata Tetlageni sehingga fraksi DKI keluar dari sidang paripurna LKPJ yakni, berdasarkan agenda kerja DPRD Tual yang termaktub dalam program dan kegiatan dewan, teramasuk agenda sisipan LKPJ, dari 18 agenda DPRD Tual, 11 agenda sampai saat ini molor dan tidak dilaksanakan dewan. “ olehnya itu Fraksi DKI DPRD Tual menilai, tata kelola pengelolaan keuangan daerah baik pada sekretariat daerah kota Tual dan sekretariat dewan tidak mampu menyelesaikan berbagai agenda kegiatan itu, apalagi massa sidang tahun pertama sebentar lagi akan berakhir di bulan april 2011 “ sorot Abet Tetlageni, anggota DPRD Tual dari daerah pemilihan kecamatan PP Kur.
Dia menegaskan, fraksi DKI tidak menolak LKPJ Pemkot Tual, namun apa yang dilakukan adalah secara spontanitas, karena emosional atas sikap pimpinan dewan yang tidak memberikan waktu kepada fraksi DKI untuk menyampaikan sikap politiknya.
Ketika ditanya penilaian Fraksi DKI atas kinerja Walikota dan Wakil Walikota Tual selama dua tahun terakhir, Tetlageni menyatakan Pemkot Tual harus memperbaiki kinerja tata kelola keuangan daerah ke depan secara lebih baik, sebab kenyataanya anggaran dewan yang sudah ditetapkan dalam APBD sampai saat ini banyak tidak berjalan. “ sebelas agenda DPRD Tual yang tidak berjalan, saya sendiri tidak bisa menghafal satu persatu, namun itu dalam ketetapan DPRD Tual “ ujarnya.
Tetlageni mengatakan, dengan molornya 11 agenda dewan yang tidak berjalan sampai saat ini, menunjukan kemunduran kinerja sekretariat DPRD Tual dalam tata pengelolaan keuangan daerah. “ ini sangat merugikan masyarakat kota secara umum “ katanya.
Untuk itu Ketua Fraksi DKI berharap, LKPJ segera diselesaikan dalam waktu singkat.
Sementara itu salah unsur pimpinan DPRD Tual yang juga Wakil Ketua DPRD Tual, Ny. Eva Balubun ketika diminta tanggapanya mengatakan walkout fraksi DKI pada sidang paripurna LKPJ itu sah – sah saja. “ tidak ada kepentingan lain dibalik sikap kami, sebab apa yang disampaikan Ketua Fraksi DKI harusnya kita bacakan dulu sikap politik fraksi, baru selanjutnya seperti apa, tapi itu tidak disikapi “ sesal Balubun.
Kata srikandi dari Partai PDI – Perjuangan, sikap politik fraksi DKI yang ingin disampaikan dalam sidang paripurna LKPJ yakni tentang kinerja sekretariat DPRD Tual dalam menata dan mengelola keuangan DPRD Tual, sebab agenda dari massa sidang pertama, yang seharusnya 18 agenda, termasuk satu agenda sisipan harus dilaksanakan lebih awal pada massa sidang pertama tersebut. “ namun pelaksanaanya, agenda DPRD Tual yang terlaksana hanya tujuh agenda, sedangkan sisanya belum terlaksana sampai saat ini, kalau misalnya satu atau tiga agenda yang tertinggal, kami bisa mengerti, tapi ini dipertanyakan kenapa sampai 11 agenda dewan bisa molor, ini pasti saudara dan masyarakat Kota tual pasti mempertanyakan hal ini, ada apa ? “ tegas Wakil Ketua DPRD Tual.
Dia menegaskan, penyebab agenda DPRD Tual molor seperti itu, karena kinerja sekretariat DPRD Tual dalam tata kelola keuangan DPRD Tual yang lemah. “ sikap kami jelas untuk disikapi pimpinan dewan, teristimewa Walikota Tual, sebab kalau tidak tetap berdampak pada penolakan LKPJ Pemkot Tual “ sinis Balubun.
Dirinya menilai, kinerja dalam rumah tangga dewan saja tidak becus dilaksanakan, bagaimana penilaian atas kinerja SKPD Pemkot Tual. “ sekretariat dewan jadi barometer, kalau didalam kinerjanya lemah, maka bagaimana dengan yang lain “ ujar Eva Balubun.
Untuk diketahui, 10 anggota DPRD Tual yang tergabung dalam fraksi DKI yang walkout dari sidang paripurna LKPJ, yakni Abet Tetlageni ( ketua ), Paulus Rahayaan, SH ( sekretaris ), Ny. Eva Balubun ( penasehat ), Wakil Ketua I, Meky Rumteh, Wakil Ketua II, Lukman Matutu, SH beserta anggota fraksi masing – masing, Arsad Nuhuyanan, Hasyim Rahayaan, Ladaka Rahantan, SH. Karmomyanan, dan Dzulkifli Zun. ( Nery Rahabav, Koran Vox Populi Maluku Tenggara dan Kota Tual )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar