Gubernur Maluku Berharap Angka Kemiskinan Maluku Bisa ditekan Hingga 12,5 % Pada Tahun 2013

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, didampingi Wagub, Said Assegaf dan Bupati Malra, Ir.Anderias Rentanubun ketika memasuki Ohoi Ohoilili, Kecamatan Kei Kecil, kabupaten Maluku Tenggara. ( dok.Koran Vox Populi )

Vox Populi,Langgur – Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, sangat mengharapkan peran serta semua kab / kota di Maluku dalam menekan angka kemiskinan masyarakat yang menjadi belenggu Pemprop Maluku.

Ralahalu mengaku, bangga dan bersyukur karena angka kemiskinan Maluku pada tahun 2003 yang mencapai 32,85 % telah berhasil diturunkan menjadi 29,66 % pada tahun 2010 dan terus menerus menjadi 27,74 % pada bulan Maret  Tahun 2010. “ saya berharap sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah propinsi Maluku (RPJMD) 2008-2013, angka kemiskinan tersebut dapat ditekan hingga mencapai 12,5 % pada tahun 2013, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target kemiskinan nasional sesuai RPJMN, yaitu sebesar 8-10 % pada tahun 2014 “ harap Gubernur Maluku, ketika membuka secara resmi kegiatan rapat kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tual, Malra, Kepulauan Aru dan MTB yang diselenggarakan, di Kantor Walikota Tual, selasa 3 mei 2011.

Untuk itu kata Ralahalu, sesuai Inpres nomor 01 tahun 2010 dan inpres 03 tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan 9 (Sembilan) dekrit presiden yang disampaikan SBY pada rapat kerja kementrian  / lembaga dengan seluruh Gubernur pada tanggal 5-6 agustus di istana Bogor, secara substansial mempertegas percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

“ Program pro rakyat atau penangulangan kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) jalur,yaitu melalui “Mekanisme Ekonomi”serta melalui “Fasilitasi dan Bantuan Pemerintah ” targetnya.

Menurut Ralahalu, mekanisme ekonomi dilakukan dengan asumsi, jika ekonomi tumbuh maka lapangan kerja akan tercipta,jika orang bekerja akan mendapatkan penghasilan dan kemiskinan akan berkurang.

Sedangkan fasilitas dan bantuan pemerintah kata Gubernur, dilakukan melalui program 3 (tiga) Klaser,yaitu bantuan langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari raskin, jamkesnas, BOS, BLT, dan lain-lain, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM mandiri danpemberdayaan usaha Mikro dan kecil (UKM)melalui kredit usaha rakyat n (KUR).

“ dalam prakteknya di Propinsi Maluku ketiga klaster program pro Rakyat tersebut suda dilaksanakan yakni Program Pro Rakyat atau penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan meliputi program perlindungan Masyarakat sebesar 216,57 Milyar Rupiah (tahun 2010), program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri sebesar 184,911 Milyar rupiah (Tahun 2010), dan program pemberdayaan usaha Mikro dan kecil (UKM) melalui Kredit dan usaha Rakyat (KUR) sebesar 279,11 Milyar Rupiah (sampai dengan Maret 2011). “ tandasnya.

Kata Gubernur, berbagai langkah strategis perlu dilakukan untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di maluku, diarahkan untuk memperkuat sinergitas dan keterpaduan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Program tersebut adalah, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)Provinsi Maluku dan Daerah Kabupaten/Kota, sinkronisasi penggunanan data kemiskinan secara akurat dan terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program-program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan alokasi dana APBN dan APBD untuk penanggulangan kemiskinan, mempercepat pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Maluku seperti program keluarga harapan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendampingan program penanggunalangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendampingan, pelatihan dan akses kepada usaha mikro dan kecil pada sumber daya produktif,melalui peningkatan pendampingan KKMB kepada usaha mikro kecil, meningkatkan pagu pinjaman, menurunkan suku bunga pinjaman untuk KUR dan meningkatkan kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan bukan Bank, serta menyusun rencana aksi daerah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Maluku.

Gubernur Maluku juga menyoroti pembangunan di bidang pendidikan dan kesahatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi Maluku Tenggara,Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru yang harus mendapat perhatian serius semua pihak, khususnya di Daerah-Daerah pedasaan /terpencil /pesisir dan pulau-pulau terluar di provinsi Maluku.

“ Harus diakui bahwa derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut masih memprihatikan karena keterbatasan sarana dan prasana kesehatan dan pendidikan,minimnya tenaga dokter,paramedik,dan guru, terjadi disparitas pembangunan, serta keterisolasian wilayah dan factor aksessibilitas “ ujarnya.

Masih rendahnya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah itu, Ralahalu, mengharapkan agar perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Maluku termasuk di Kota Tual,kabupaten Maluku Tenggara,Kabupaten Maluku Tenggara Barat,dan Kabupaten Kepulauan Aru, lebih difokuskan pada wilayah-wilayah pedesaan,terpencil/pesisir dan pulau-pulau kecil terluar,sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah,di antaranya melalui peningkatan sarana pendidikan dan kualifikasi guru untuk memantapkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan prasarana dasar Kesehatan di Rumah Sakit dan Poskesmas,penyediaan dan penguatan fungsi tenaga Kesehatan seperti Dokter,Bidan,dan tenaga Paramedis. ( Nery Rahabav, Koran Vox Populi )