Wakil Ketua DPRD Tual : Tak Benar Saya Terima Uang 25 Juta dari Kabag Keuangan

Pimpinan DPRD Kota Tual yang diterpa issu suap 25 juta via pesan singkat SMS

Vox Populi, Tual – Gonjang – ganjing soal pembelian mobil dinas milik Kepala Badan Keuangan Kota Tual, Efendy Renfaan, S.Com, seperti dituding Komisi A DPRD Kota Tual, Lukman Matutu, SH, semakin melebar, pasalnya saat ini di kalangan DPRD Kota Tual merebak issu provokatif, kalau Wakil Ketua DPRD Tual, Hasan Reniuryaan, difitna seakan – akan memiliki peran yang sangat besar dalam memuluskan pembelian mobil dinas tersebut, karena telah menerima uang dua puluh lima juta dari Kepala Badan Keuangan Kota Tual sebagai satu gratifikasi atau imbalan jasa.

Terkait dengan issu yang tak sedap itu, Wakil Ketua DPRD Tual, Hasan Reniuryaan harus angkat bicara menyikapi hal ini. “ tak benar saya terima uang 25 juta dari Kepala Badan Keuangan Kota Tual, untuk meloloskan pengadaan kendaraan dinas tersebut “ tepis Reniuryaan kepada Vox Populi, selasa kemarin ( 30/11 ).

Pimpinan DPRD Kota Tual dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) itu, menegaskan mekanisme di DPRD Kota Tual sangat jelas, tidak ada mekanisme yang dilakukan oleh salah satu pimpinan dewan. “ khusus tentang pengadaan kendaraan dinas operasional yang dipolemikan, didasarkan atas surat Walikota Tual, nomor : 902/2805 yang ditujukan kepada DPRD Kota Tual dalam rangka dewan segera melakukan pembahasan dan persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD perubahan tahun 2010, dengan total anggaran Rp 31.931.074.770.16 “ ungkapnya.

Kata Reniuryaan, sebelum hal itu dibawah ke paripurna dewan, terlebih dahulu dibahas di Badan Anggaran, lalu kemudian minta persetujuan para anggota DPRD Kota Tual. “ pada hari senin, tanggal 23 agustus 2010, jam 14.00 wit, di ruang sidang utama DPRD Kota Tual, kita gelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan permohonan atas surat Walikota Tual kepada DPRD untuk meminta persetujuan pergeseran beberapa anggaran mendahului APBD perubahan. Disana sangat jelas, ada SK, notulensi disidang, bahkan daftar hadir, termasuk ada anggota dewan yang berkomentar soal itu hadir dan turut serta menandatangani daftar hadir “ tandasnya.

Dirinya menilai, pernyataan para wakil rakyat di media massa, seakan – akan tidak ada keputusan paripurna DPRD Kota Tual, adalah satu pembohongan publik, sebab apa yang dilakukan lembaga ini semuanya sesuai mekanisme. “ hal ini disebabkan karena yang  bersangkutan tidak ada di Badan anggaran, sebab disana pembahasan yang lebih intensif dan mendalam terjadi disitu sebelum dibawah ke paripurna dewan. Jadi intinya semua sesuai mekanisme, bukan diatur- atur “  sesal Reniuryaan.

Menyoal tentang penyebaran issu yang menjatuhkan kredibelitas dan kewibawaanya sebagai pimpinan DPRD Kota Tual, Hasan Reniuryaan, menyatakan sebuah fitnah lebih kejam dari pemubunuhan. “ yang memfitna harus punya data dan bukti, sehingga apa yang kita sampaikan tidak sekedar membuat opini publik, lalu terjadi keresahan masyarakat, padahal apa yang dikomentari tidak benar. Saya klarfikasi apa yang dituduhkan kalau saya terima uang 25 juta dalam rangka meloloskan pengadaan kendaraan dinas Kepala Badan Keuangan kota Tual adalah tidak benar “ tepisnya untuk kedua kalinya.

Atas fitnahan itu, Rengiuryaan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, sebab apa yang dilakukan semuanya sesuai mekanisme DPRD Kota Tual.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Tual, Lukman Matutu, SH dalam keteranganya kepada Vox Populi, mengklaim pihaknya tidak perna melakukan pembahasan dan sidang paripurna untuk menyetujui pergeseran anggaran mendahului penetapan APBD perubahan kota Tual 2010. “ sebagai anggota dewan, tidak perna ada paripurna, menyatakan pendapat dan menyetujui pengadaan kendaraan dinas milik Kepala Badan Keuangan mendahului penetapan APBD P 2010, ini dengan alasan kami sebagai komisi A, B dan C, pengadaan kendaraan dinas ada di APBD induk, andaikan  ada sidang paripurna, minta persetujuan pengadaan kendaraan dinas milik Kepala Badan Keuangan, maka itu kejahatan yang dilakukan pimpinan dewan, karena rasionya kita tidak perna melakukan persidangan mendahului penetapan APBD P “ tudingnya.

Sementara itu berdasarkan data yang diterima Vox Populi,  menyebutkan kalau benar ada surat keputusan DPRD Kota Tual, nomor ; 16/DPRD.KT/VIII/2010, tertanggal 23 Agustus 2010, tentang persetujuan pergesaran anggaran mendahului penetapan APBD P 2010 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Reniuryaan, ST, berdasarkan notulensi sidang paripurna yang dihadiri 13 pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, sementara 7 anggota dewan tidak hadir.

Daftar hadir yang ditandatangani ke 13 pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual dalam sidang paripurna, tanggal 23 agustus 2010 dalam rangka pembahasan permohonan atas surat Walikota Tual kepada DPRD Tual untuk menyetujui pergeseran beberapa mata anggaran mendahului APBD perubahan 2010 masing – masing, Ny. Eva FR Balubun ( Wakil Ketua ), Hasan Reniuryaan, ST ( Wakil Ketua ), dan Lukman Matutu, SH, A.H.Zein Rumles, SH, Fadila Rahawarin, S.Pi, Abet Tetlageni, Hasyim Rahayaan, SH, Ladaka Rahantan, S.IP, Djul Kifli Sun, Samuel Karmomyanan, S.Sos, Melkisedek Rumteh, ST, Abdul Rahim Letsoin, S.Sos, dan Jismi Reubun. Sedangkan tujuh anggota dewan yang tidak menghadiri sidang paripurna tersebut adalah R. M Waremra, S.AP, Busuri Renwarin, Lukman Halim, ST, Arsyad Nuhuyanan, Moksen Rengur, Paulus Rahayaan, Sh dan Abas A. Hanubun, S.Sos.

 ( team vp )

DPRD Malra Dituding Ikut Terlibat Kejahatan Pegawai Honorer

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Malra, Epen Savsavubun

Vox Populi, Langgur – Epen Savsavubun, salah satu warga masyarakat di Langgur, menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas proses rekrutmen pegawai honorer di lingkup Pemkab Malra, pasalnya berdasarkan data yang ditemui, daftar nama para pegawai honorer yang ditandatangani Kepala Inspektorat, Dra. Fatma Talaohu dan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, tanggal 28 Agustus 2010 lalu banyak isteri anggota DPRD Malra diakomodir sebagai pegawai honorer.

“ sangat disayangkan ketika para pegawai honorer yang selama ini mengabdi bertahun – tahun baik di sekolah swasta seperti Katolik, Protestan dan Islam, tidak diakomodir Pemkab Malra untuk diperhatikan dan diangkat jadi CPNS, namun para isteri wakil rakyat, yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga mendadak diusulkan untuk diangkat sebagai PNS, padahal mereka tidak pernah honor atau mengabdi di masyarakat “ sesal Epen Savsavubun.

Mantan anggota DPRD Malra ini menilai daftar pemetaan tenaga honorer  tahun 2005 yang dipampang selama ini penuh rekayasa. “ saya mantan anggota dewan, kita ketahui mana pegawai honorer yang benar – benar melaksanakan tugas, dan para ibu rumah tangga, tukang ojek dan sopir angkot yang mendadak mengantongi SK honorer dari instansi terkait “ tukasnya.

Dikatakan, data pegawai honorer yang dikeluarkan Pemkab Malra, 50 % fiktif, karena ada nama yang tidak pernah honor, kalaupun ada hanya baru melaksanakan tugas honor setahun. “ selain ada isteri DPRD Kota Tual, ada juga keluarga dan famili dekat para oknum pejabat Pemkab Malra yang dipaksakan untuk diusulkan jadi PNS, padahal tidak perna honor “ ujar Savsavubun.

Ditegaskan, dirinya tidak melihat itu sebagai satu kejahatan yang dibuat Pemkab Malra, namun  ini adalah kejahatan yang sangat struktural, dan yang patut disayangkan hal ini didukung DPRD Kabupaten Malra. “ kenapa sejak data ini ada dan jadi wacana publik, para wakil rakyat yang duduk di parlemen tidak sikapi, sebab mereka ikut terlibat dalam kejahatan tersebut “ tuding Epen Savsavubun.

Untuk mengungkap tabir itu, dia menandaskan akan melakukan langkah – langkah menuju proses hukum. “ kita akan layangkan surat ke DPRD Malra minta beraudensi, selama 2 x 24 jam Pemkab Malra bersama legislatif tidak menyikapi maka kita bersama rakyat akan melakukan aksi demo, menduduki kantor DPRD Malra, bila perlu menyurati Kejaksaan untuk segera menyelidiki kasus pengawai honerer di daerah ini “ ancam Savsavubun.

Dia juga menyesali isteri salah satu pimpinan SKPD di Malra yang tidak pernah honor, tetapi diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS, padahal di SKPD itu ada 62 pegawai honorer yang harus diperhatikan. “ khusus untuk guru SD, banyak sekali guru yayasan baik katolik, protestan dan Islam yang sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat, karena harus mendapat SK dari pejabat yang berwenang, namun yang terjadi saat ini adalah isteri pejabat, saudara pejabat diangkat jadi CPNS, padahal mereka tidak pernah honor “ tandasnya.

Sementara salah satu Pengurus Amanat, yang selama ini getol menyuarakan kasus pegawai honorer Pemkab Malra 2010, J. Resubun, juga menyatakan penyesalan yang sama atas hal ini.

Resubun menilai, data yang dikeluarkan BKD, menunjukan kalau banyak terjadi manipulasi data pegawai honor fiktif. “ kami pertanyakan SK honor yang dikeluarkan Kepsek dan Kadis kepada para ibu rumah tangga, pengangguran, sopir mobil, dan tukang ojek, sebab mereka tidak perna honor tapi dapat SK honor “ sesalnya.

Kata dia, Dinas Kimpraswil yang selama ini diketahui hanya ada dua sampai tiga pegawai honorer, namun sesuai data yang dikeluarkan Kadis Kimpraswilada 23 nama pegawai honorer di dinas tersebut, hal ini patut dipertanyakan. “ sama halnya juga seperti yang ditemukan di Kantor Sekretariat DPRD Malra, ada 62 nama pegawai honorer, tapi tidak diakomidir, dipertanyakan dimana peran Komisi A DPRD Malra yang membidangi masalah ini “ tanya Resubun.

Resubun juga mempertanyakan isteri salah satu Ketua Komisi di DPRD Malra yang mendadak namanya tercantum sebagai pegawai honorer di Dinas Kimpraswil. “ kami mendesak DPRD Malra segera buat Pansus sikapi masalah ini, jangan terlibat dalam konspirasi kejahatan pegawai honorer secara sistematis “ pintahnya.

Dirinya mengancam akan menduduki DPRD Malra bersama masyarakat, kalau hal ini tidak segera disikapi secara serius oleh Pemkab Malra dan DPRD Malra.  ( team vp )

Bank Maluku Kucurkan Dana Tiga Milliar Untuk Budidaya Rumput Laut di Kepualan Kei

Langgur, Vox Populi – PT Bank Maluku merupakan salah satu Bank Daerah di Wilayah Maluku yang  selalu mengembangkan Perekonomian Daerah terutama bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara, buktinya selama tahun 2010, Bank Maluku sudah mengucurkan dana tiga milliar mengembangkan sector riil dan UMKM di kedua daerah ini dalam pembudidayaan rumput laut.

Tanggung jawab untuk pengembangan sektor riil, membuat PT Bank Maluku Cabang Tual harus melaksanakan kegiatan Workshop pemberdayaan Budidaya rumput laut, kerjasama dengan Bank Indonesia dan Pemkab Malra.

Demikian penjelasan Kepala Bank Maluku Cabang Tual, Janes Maulany kepada Vox Populi di Restoran Ledys jumat kemarin ( 26/11 ), “ Workshop Budidaya rumput laut sangat penting, karena rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang dapat di kembangkan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan “ tandasnya.

Karena itu, kata Maulany, kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan jiwa usaha pelaku budidaya rumput laut dan menciptakan Wirausaha mandiri, serta meningkatkan pengetahuan tentang pembukuan sederhana, memberikan pemahaman tentang kredit usaha rakyat ( KUR ), proses kredit perbankan serta pendampingan terhadap pelaku Budidaya.

Maulany mengaku kegiatan Workshop itu melibatkan para nara sumber dari Bank Indonesia Cabang Ambon dan PT Bank Maluku Cabang Tual, dengan menghadirkan peserta workshop dari Koperasi Desa Latvuan dan pelaku budidaya rumput laut di Desa Letvuan sebagai anggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 30 orang. Dengan pembiayaan bersumber dari biaya pendampingan teknis PT Bank Maluku Cabang Tual.

“ selama tahun 2010, kita sudah kucurkan dana tiga milliar untuk budidaya rumput yang disSelain itu dirinya juga mengaku untuk tahun 2010 ini Total biaya yang di keluarkan untuk Budidaya rumput laut Rp  3 Milyar lebih dan  telah disalurkankan  kepada pengusaha rumput laut di Desa Letvuan, Satehan, Faan   dan juga sejumlah Desa yang tersebar di wilayah Kota Tual.”ungkapnya.(team vp )

Pembangunan infra struktur dan pemberdayaan usaha rakyat merupakan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan

Ketua Team Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ny. B.Rentanubun/R, ketika melakukan aksi penanaman pohon di seputaran kota Elat Kei Besar

Vox Populi, Langgur – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malra, Adli Banjar menegaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha rakyat merupakan strategi Pemkab Malra dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. “ Kedua hal tersebut dipandang bagaikan dua belahan logam dimana antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer. Karena pada dasarnya kita tidak dapat menyatakan yang mana yang lebih dahulu atau mendapatkan prioritas penanganannya. Ini berarti kedua – duanya layak dilaksanakan secara bersamaan dan simultan “ tandas Adli Banjar, dalam makala yang disampaikan pada kegiatan Workshop rumput laut kerjasama Bank Indonesia, mewakili Bupati Malra, Ir. A. Rentanubun.

Banjar memastikan bahwa hasil pemberdayaan usaha rakyat dan ketersediaan infrastruktur saling tergantung dan berpengaruh antara satu dengan yang lain.

“ Pengalaman diberbagai Negara dan daerah telah membuktikan kepada kita bahwa ekonomi kerakyatan akan tumbuh dan berkembang senantiasa beranekaragam,   tumbuh dan berkembang ketersediaan infra struktur.

sebaliknya perkembangan ketersediaan infra struktur akan bermanfaat dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat bila usaha rakyat telah  berdaya “ ujarnya.

Sehubungan dengan itu, dalam paparanya, Bupati Malra menegaskan,  infrasturktur dipandang sangat berpengaruh atau mempunyai pengaruh lebih dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebab terkait ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana distribusi barang dan jasa.

Olehnya itu, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 – 2013, target kinerja kepemerintahan daerah saat ini  nantinya di tahun 2012 seluruh infra struktur jaringan transportasi secara terpadu yang menghubungkan ohoi, kota, kecamatan dan ibukota kabupaten akan tuntas pembangunannya. Sehingga demikian diharapkan dengan sendirinya akan tercipta aksesibilitas antara pusat, serta, usaha rakyat dengan pasar, baik yang bersifat local, regional, nasional dan internasional.

Selain itu  pembangunan gedung pasar pada setiap kota kecamatan dan pengembangan pasar langgur sebagai pasar kabupaten telah pula ditetapkan sebagai target kinerja pembangunan pada periode Pemerintahan saat ini.

Selain  itu, kata Bupati, program dan kegiatan pemberdayaan usaha rakyat diberbagai bidang terutama disektor kelautan dan perikanan; pertanian dalam arti luas terus dikembangkan seiring dengan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. “ Model pemberdayaan usaha rakyat dimaksud telah diarahkan kepada kelompok – kelompok usaha yang terwadahi dalam bentuk usaha kerakyatan yang selama ini kita kenal dengan usaha koperasi. Dengan target kinerja yakni akan terbentuk minimal 100 (seratus) koperasi pada setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara “ paparnya

Disamping itu, Pemkab Malra akan terus melakukan pembinaan pada usaha mikro kecil dan menengah sehingga tercapai target kinerja berupa 100 (seratus) wirausaha baru yang sehat.

“ di setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara akan dibentuk dan ditetapkan masing – masing 1 sentra industri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan program peningkatan kualitas sumber daya kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya industri kecil dan industri rumah tangga, peningkatan kualitas usaha budidaya kelautan dan perikanan serta peningkatan kualitas pengelolaan pertanian dalam arti luas yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan “ jelas Bupati.

Tentang peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan saat ini, Bupati berpandangan,  telah terbuka dan jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu – waktu sebelumnya. Program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program andalan Pemerintah saat ini. Dalam artian bahwa fasilitas kredit yang diberikan sekaligus dengan kemudahan-kemudahan yang menjadi persyaratan pengurusannya.

Selain itu saat ini telah terbentuk satu wadah non perbankan yang dapat melayani kredit atau pinjaman lunak. Secara nasional wadah atau lembaga itu yang kita kenal dengan Badan Pengelola Dana Bergulir yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan fasilitas perkreditan yang tidak jauh berbeda dan sama dengan fasilitas KUR oleh perbankan. Dimana untuk Provinsi Maluku telah dibentuk satu lembaga pengelola dana bergulir yang merupakan UPTD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Maluku.

Kemudian daripada itu, peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui program bantuan penguatan modal usaha berupa bantuan sosial dan hibah telah dilakukan selama 2 tahun dan perlu diketahui bahwa masih terbatas pada jenis-jenis usaha koperasi dan UMKM tertentu dengan criteria tertentu.. (team vp

AMGPM Daerah Kei Kecil Diminta Gunakan Kepemimpinan Normatif Power

Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku ( GPM ) Klasis Kei Kecil, Pendeta J.Noya, Sth

Vox Populi, Langgur - Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) merupakan   organisasi yang selalu di perhadapkan dengan tantangan, hal itu yang membuat Dia tumbuh sebagai organisasi, dengan demkkian AMGPM juga merupakan organisasi kader yang di percayakan Gereja untuk menangani pelayanan dan pengkaderan bagi kaum  Muda Gereja Protestan Maluku (GPM).

Ungkapan itu disampaikan ketua Klasis Pulau-pulau Kei Kecil, Pdt J Noya Sth, pada acara  pembukaan Komperda AMGPM Daerah Kei Kecil ke VII di Jemaat Ur Pulau pekan kemarin.

Noya menyatakan, Pengurus  AMGPM dalam melaksanakan tugas tidak selalu sempurna, karena itu pelaksanaan Komperda VII Daerah Kei kecil dalam  evaluasi atas perjalanan lima tahun kepemimpinan kemarin, harus dievaluasi. “  kita patut bertanya,  sejauh mana AMGPM mengamalkan visi Central sepanjang tahun 2005-2010, yaitu ”Berubalah oleh Pembaruan Budimu,” atau sudah ada indikator-indikator yang menunjukan bahwah proses itu telah kita upayakan dengan sungguh-sungguh “ tanya Pendeta Noya.

Dia mengaku, sebagai manusia biasa, tentu tidak bisa menjadi  penilai yang akurat karena penilaian yang paling akurat hanya dilakukan oleh Dia yang punya pekerjaan, yaitu Yesus Kristus. “ Lalu setidaknya kita sudah harus bertanya dan berupaya sedapat mungkin untuk mengadakan instruksitasi dalam evaluasi,  apakah berubahlah oleh pembaharuan budimu itu telah Nampak dalam berbagai bentuk pelayanan kita “ paparnya.

Dikatakan, sub tema yang lain sepanjang tahun 2005 – 2010 juga  secara umum berbicara tentang kemajemukan, penanggulangan kemiskinan, masalah lingkungan, penegakan hukum dan HAM. “ apakah itu juga telah kita upayakan sebagai bagian atau breakdown daripada isu sentral yaitu,” berubahlah oleh pembaharuan budimu ? “ tanya lagi pendeta Noya untuk kedua kalinya.

Dalam pesan itu, kata dia, hal yang harus dilakukan adalah bersyukur, sebab dengan jujur kita semua harus berkata kepada diri kita, tentang apa belum digapai dalam hidup sehari – hari, sebab ketidaksempurnaan juga merupakan  bagian dari hidup ini.

Dirinya berpesan agar tema yang baru tidak mengisyaratkan bahwa sebagai manusia sudah berhenti dalam upaya  pembaruan, namun pembaruan ini justru harus terjadi karena merupakan hakekat Gereja termasuk Angkatan Muda. “   kalau Dia tidak berubah, maka Dia bukan Gereja, juga  kalau tidak dibaharui maka Dia bukan Gereja, sebab Gereja adalah Eklesia Reformata (Gereja yang selalu berubah, Gereja yang terus menerus dibaharui - red ).”ungkap Noya.

Ditegaskan  pembaharuan harus terus berjalan, dan tidak boleh berhenti, sebab Gereja yang diperbaharui harus terus bergerak, dan dalam  pembaruan itu maka misi pelayanan tahun tercapai dengan  menghadirkan kesejahteraan. “ Keadilan dan  perdamaian itu berarti kita harus menampakan sikap yang menghargai ciptaan lain yang tidak diekspolitasi sesuka hati kita “ tegas Pendeta Noya.

Dia berharap  agar  Pimpinan AMGPM yang baru bisa melanjutkan perjalanan organisasi Angkatan Muda GPM Daerah Kei Kecil kedepan. “ ada tiga kekuatan atau tiga Power, yang dijastifikasikan seorang fisiolog organisasi Yahudi,  yakni kekuatan menekan, dan mengupah, artinya orang mempengaruhi orang lain dengan upah, dan  kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan sikap keteladanan “ ujarnya.

Diakui, Tokoh Yahudi itu tidak mengatakan bahwa diantara tiga power kepemimpinan itu yang terbaik adalah normatif, tetapi ketiganya digunakan pada masing-masing organisasi karena ada jenis organisasi Normatif, ada jenis oraganisasi yang mengupah dan jenis organisasi menekan. “ saya berharap AMGPM sebagai organisasi normatif, Dia harus memilih sikap normatif Pawor, dalam melaksanakan tanggung jawab Angkatan Muda GPM ke depan “ harap Ketua Klasis Kei Kecil.( team vp ).

Ribuan Warga Kei Sambut Kedatangan Laskar Tombak Merah di Kota Sorong

Vox Populi, Sorong – Warga Kei, dan seluruh masyarakat Maluku di Kota Sorong, Papua, sabtu sore ( 27/11 ) sekitar pukul 15.30 wit memadati bandara Sorong untuk menjemput kedatangan team Persemalra yang menumpang pesawat Merpati dari Kota Manokwari.

Kedatangan Team Persemalra di bawah pimpinan Pelatih Adji Lestaluhu dkk itu mendapat sambutan hangat warga kei dan Maluku yang bermukim di Kota Sorong, hal ini terlihat ketika tangga pesawat diturunkan, ratusan warga berbondong – bondong untuk datang bersalaman dengan para pemain Persemalra dan official.

Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit VIP, di Bandara Sorong, Persemalra kemudian diarak menuju tempat tinggal yang dipersiapkan panitia. Kepada Wartawan, Pelatih Adji Lestaluhu, akan mempersiapkan anak – anak asuhnya untuk siap menghadapi pertandingan devisa utama PSSI melawan keseblasan Raja Ampat.

“ kita siap hadapi Persiram Raja Ampat, bila perlu pada pertandingan perdana di tandang, Persemalra akan berjuang habis – habisan merebut point penuh, olehnya itu dukungan doa dari seluruh warga masyarakat Malra dan Kota Tual sangat penting untuk memacu perjuangan laskar tombak merah dari timur “ ujarnya penuh optimis.

Ortega 100 % Dukung 

Sementara itu secara terpisa, Perkumpulan orang Tenggara ( Ortega ) yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya menyatakan dukungan penuh kepada team Persemalra.

Pernyataan dukungan secara resmi itu disampaikan, Kepala Suku Kei di Kota Sorong, John Russel dalam sebuah acara makan malam bersama yang dihadiri empat kepala suku Ortega yakni kepala suku kei, tanimbar, aru dan maluku tenggara barat.

Kepala Suku Kei, mengaku awalnya suku kei yang memberikan dukungan kepada Persemalra, namun setelah keempat kepala suku itu berinsiatif membentuk perkumpulan Ortega, maka semuanya menyatakan dukungan penuh kepada Persemalra. “ kami empat kepala suku yakni Kei, aru, tanimbar, dan MTB 100 % dukung team Persemalra “ tegasnya.

Dikatakan, walaupun mereka dibatasi persoalan pendanaan, namun pihaknya bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada Persemalra selama berada di kota Sorong.

Untuk diketahui berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BLI, Persemalra pada hari minggu ( 28 / 11 ) akan bertanding melawan keseblasan Perseman Manokwari, tetapi berhubung pada senin ( 29/11 ) ada pelaksanaan kegiatan pilkada di Manokwari sehingg pertandingan tersebut ditunda hingga tanggal 5 Desember mendatang. ( team vp )

Bupati Malra Minta AMGPM Meneladani Kepeloporan Yesus Kristus

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun, bersama Dandim 1503 Malra, ketika berpose bersama warga Ohoi Mun Ohoiir Kei Besar pada kunjungan program TNI Manunggal membangun desa

Langgur, Vox Populi - Bupati Maluku Tenggara Ir Anderias Rentanubun minta Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), untuk tetap meneladani kepeloporan Yesus Kristus dalam pelayanan hidup bergereja dan bermasyarakat.

Permintaan itu disampaikan Rentanubun, ketika membuka secara resmi Komperda  VII Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Kei Kecil minggu kemarin  bertempat di Gereja Sion Jemaat Ur Pulau klasis Kei Kecil.

Rentanubun mengatakan, kegiatan Komperda tersebut memiliki arti  penting bagi eksistensi organisasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang, khususnya dalam mewujudkan amanat pelayanan AMGPM dalam situasi masyarakat bangsa dan Negara serta kehidupan warga jemaat dan gereja yang terus berubah.

“ Apa yang telah dicapai pengurus periode lalu (demisioner) hendaknya  dievaluasi bersama untuk kemudian menetapkan arah dan kebijakan pelayanan, kesaksian, persekutuan dan pemberdayaan organisasi untuk kurun waktu 5 tahun kedepan “ pintahnya.

Bupati menegaskan, eksistensi AMGPM sebagai satu-satunya wadah pembinan pemudah GPM yang merupakan salah  satu OKP berbasis agama memang tidak diragukan lagi kontribusinya dalam ikut membangun masyarakat Maluku. “ bersama GPM dan pemerintah, AMGPM telah menunjukan  Kepeloporanya untuk  bangun Maluku bukan hanya pada tataran konsep pikiran saja, tetapi juga pada tataran aksi “ ujarnya.

Selain itu Kata Bupati, AMGPM bersama-sama  organisasi keagamaan dan OKP lainya telah ikut memberikan kontribusi untuk membangun masyarakat dan telah ikut mengontrol berbagai kebijakan politik ekonomi Pemerintah,

“ AMGPM juga secara cerdas telah mewujudkan dirinya sebagai organisasi kader yang semakin mampu membina pemuda GPM sebagai pewaris dan penerus nilai-nilai injili, yang memiliki ketahanan Iman, Iptek, sosial ekonomi, social budaya dan sosio politik “ tandas Rentanubun.

Namun dibalik itu menurut Bupati, AMGPM masih di perhadapkan dengan tuntutan kebutuhan konsolidasi dalam rangka penguatan kelembagaan, kapasitas dan performance untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis organisasi yang terjadi.

“ Ini adalah hakekat sebuah organisasi modern yang mempunyai ciri fleksibel adaftif, generative dan produktif, dapat bertahan dalam situasi yang cepat berubah, agar pengakuan itu dapat terwujud maka organisasi harus mampu menemukan cara membangun komitmen dan kapasitas anggotanya untuk terus belajar pada semua tingkatan organisasi “ jelasnya.

Lebih lanjut kata Bupati, Tema Central Komperda VII AMGPM yang diangkat dari kitab Masmur 145 ayat 9 mengatakan,  Tuhan itu baik bagi semua ciptan, Tema ini diangkat dari pengalaman raja Daud yang menyatakan kebesaran Tuhan yang adalah Allah yang kekal,Dia tidak berubah tetapi Allah itu Esa dan terus berkarya di tengah ciptaannya termasuk di dalam AMGPM.

Kasih dan penyertaan, kata dia telah terbukti, di mana AMGPM tetap eksis di tengah gempuran yang menyelimuti kehidupan Pemuda gereja sehingga menunjukan AMGPM sebagai organisasi local tetapi dengan komitmen melintasi batas local.

sementara kata baik, menurut Bupati artinya kemurahan hati Tuhan kepada semua ciptaanya baik adalah sifat Tuhan kepada Manusia yang penuh kasih sayang.”  ini menunjukan bahwa yang menjadi sasaran kebaikan Tuhan adalah semua Manusia dengan latar belakang yang berbeda, baik perbedaan suku, Bangsa, Budaya, Bahasa maupun warna kulit “ ungkap Rentanubun.

Dikatakan,  Tuhan itu baik bagi semua orang artinya Tuhan tidak pilih kasih, baik terhadap orang-orang yang baik, maupun orang-orang yang jahat, Tuhan tetap bersikap baik. Tema sentral tersebut perlu adanya konsistensi semua warga Gereja terutama AMGPM dalam mensyukuri berkat dan memahami kehendak Tuhan, serta mengaktualisasikan dalam kehidupan dan pelayanan yang di emban dan lebih mencerminkan bakti bagi sesama umat Manusia.

Selain itu kata Rentanubun, AMGPM memiliki visi untuk mewujudkan kehendak Tuhan tersebut sebagai gereja dan terang Dunia. Bupati juga berkeyakinan AMGPM pastinya menyadari penghargaan dan pengakuan terhadap moralitas tidak lain adalah  merupakan panggilan untuk menemukan kehendak Allah dalam Yesus Kristus.

“ Panggilan ini menunjukan betapa pentingnya membangun relasi dengan sesama Manusia yang dapat di kembangkan melalui sifat saling pengertian, saling menghargai dengan penuh semangat persaudaraan dan bisa hidup berdampingan dalam prospek Ke Indonesiaan “ katanya.

Dalam hubungan ini, Bupati berharap, jiwa dan semangat kepeloporan, serbagai tulang punggung Gereja dan intelektual yang di miliki AMGPM di harapkan ikut mempelopori pembangunan sebagai tatanan Masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, saling menghormati dan saling menghargai karena hanya itulah yang dapat menjembatani perbedaan dan dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam masyarakat.

Mengakhiri sambutanya Rentanubun mengatakan, Pemerintah Daerah pada prinsipnya tetap terbuka dan menyediakan ruang yang cukup untuk menerima kontribusi dari setiap OKP termasuk AMGPM baik pada tataran konsep pandangan pikiran, sikap kritis maupun kontribusi pada tataran aksi langsung di tengah masyarakat dalam kerangka pembagunan Masyarakat dan Manusia Malra.

Kegiatan yang melibatkan kaum Muda AMGPM itu juga dihadiri Ketua Klasis Kei Kecil Pdt J Noya, Sth bersama pengurus besar AMGPM, Nelson Lethulur  (team vp ).

Perda Sasi Bukan Menghapus Makna Sasi

Walikota Tual, Drs.Hi. M.M Tamher

Vox Populi, Tual -  Rencana Pemkot Tual dan DPRD Kota Tual untuk merancang dan membahas  peraturan daerah ( Perda ) tentang sasi ( hawear – bahasa kei red ) di tahun 2011, mendapat respon positif berbagai pihak, termasuk Walikota Tual, Drs. Hi. M.M Tamher. “ jadi ada orang yang salah kapra, mereka anggap Perda sasi menghapus makna sasi, itu pemahaman yang keliru, sebab sasi menggambarkan sosok perempuan yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati “ tandas Tamher.

Tamher mengaku, sesui adat istiadat Kei, makna sasi harus dijaga, dan dilestarikan secara baik, olehnya itu Perda sasi sangat mendesak segera diterbitkan Pemkot Tual, guna menata kembali aturan dan penggunaan sasi. “ sekarang di era reformasi, siapa saja menggunakan sasi sebagai alat, olehnya itu kedudukan dan fungsi sasi tidak lagi dijaga, dan dihormati, sehingga perlu ada peraturan daerah tentang sasi “ ujar Walikota Tual.

Kata Tamher, dengan adanya perda sasi, maka bagi siapa saja yang menggunakan sasi tidak sesuai aturan, bakal dikenakan sangsi, karena perbuatan menanam sasi yang tanpa melalui prosesi adat yang panjang identik dengan berbuat kejahatan. “ motto kota tual sebagai kota beradat, harus benar – benar ditanamkan, olehnya itu siapa saja yang melanggar, harus ditindak tegas “ tegas Walikota Tual. ( team vp ).

30.000 Nelayan di Malra Dalam Semusim Hasilkan 521 Ton Rumput Laut Kering

Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun ketika menjemput Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Mohamad di Bandara Dumatubun Langgur, dalam rangkaian kunjungan kerja

Langgur, Vox Populi -  Bupati Maluku Tenggara, Ir. Anderias Rentanubun mengatakan, saat ini sedikitnya 30.000 nelayan atau 30% jumlah penduduk Maluku Tenggara menggantungkan hidupnya pada budidaya rumput laut, hasil produksi para petani rumput laut rata – rata permusim panen ( 45 hari ) menghasilkan 521 ton rumput laut kering.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malra Ir Adli Banjar ketika membaca sambutan Bupati Malra Ir A Rentanubun pada acara Pembukaan Wokshop rumput laut, kerjasama Bank Maluku, Bank Indonesia ( BI ) Ambon dan Pemkab Malra berlangsung  di retoran Ledys jumat ( 26/11 ). “Rumput Laut merupakan komoditas unggulan Kabupaten Maluku Tenggara dengan kompentensi inti industri berupa tepung keragenan yang rencana pengembangannya dalam bentuk Road Map ilkan dan Action Plan, akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia “ tandasnya.

Kata Bupati,  Penetapan rumput laut sebagai komoditas unggulan dilatarbelakangi pertimbangan bahwa usaha budidaya komoditas dimaksud, beberapa tahun terakhir, telah menjadi stimulus perekonomian representasi rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara. Sehubungan dengan itu kata Bupati, berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan usaha budidaya rumput laut di daerah ini, senantiasa diupayakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, baik sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Peta Panduan dan Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Insutri Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus sebagai upaya dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nelayan.

“ Saya ingin mengatakan bahwa workshop Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang dilaksanakan dengan tema Pengembangan Budidaya Rumput Laut Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, juga sebagai salah satu upaya menunjang pengembangan usaha budidaya rumput laut didaerah ini, terutama yang terkait dengan pengucuran kredit usaha rakyat ( KUR ) yang difasilitasi perbankan dalam rangka penguatan modal usaha para nelayan “ ungkap Rentanubun.

Oleh karena itu, lewat kesempatanitu, Rentanubun,  menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Ambon, PT. Bank Maluku Cabang Tual dan bank lainnya yang melayani program penyaluran kredit usaha rakyat dimaksud. “ Kepada para nelayan dan  investor serta pengusaha rumput laut di daerah ini, kiranya dapat menangkap dan memanfaatkan penetapan komoditas unggulan Kabupaten Maluku Tenggara dengan kompetensi inti industri berupa tepung keragenan sebagai peluang usaha yang menjanjikan “ pintah Bupati.

Mengakhiri sambutanya, Bupati juga  mengharapkan agar kelak akan ada lagi kegiatan serupa,  dan adanya  penandatanganan akad KUR antara nelayan (investor),  pelaku budidaya rumput laut dengan bank-bank lain didaerah ini (team vp ).

Selain itu Perlu diingat bahwa kehadiran dan peran kita dalam melayani kepentingan demi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara, merupakan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing bidang, juga merupakan ibadah yang harus diyakini kelak akan mendapat ganjaran amal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.”ungkap rentanubun mengakhiri sambutanya. (Alfin).

Selain itu penyajian materi yang di  sampaikan oleh Pemkab Malra yang di wakili Ir Adly Banjar juga mengatakan,  sebagai gambaran umum kepada kita sekalian tentang strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pengembangan kerakyatan dan peluang pembiayaan.

Pembangunan infra struktur dan pemberdayaan usaha rakyat merupakan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua hal tersebut dipandang bagaikan dua balahan logam dimana antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer. Karena pada dasarnya kita tidak dapat menyatakan yang mana yang lebih dahulu atau mendapatkan prioritas penanganannya. Ini berarti kedua – duanya layaknya dilaksanakan secara bersamaan dan simultan. Kita dapat memastikan bahwa hasil pemberdayaan usaha rakyat dan ketersediaan infrastruktur saling tergantung dan berpengaruh antara satu dengan yang lain.

Pengalaman diberbagai Negara dan daerah telah membuktikan kepada kita bahwa ekonomi kerakyatan akan tumbuh dan berkembang senantiasa beranekaragam,   tumbuh dan berkembang ketersediaan infra struktur.

sebaliknya perkembangan ketersediaan infra struktur akan bermanfaat dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat bila usaha rakyat telah  berdaya.

Sehubungan dengan itu, Kata Bupati infrasturktur yang dipandang sangat berpengaruh atau mempunyai pengaruh lebih dalam pengembangan ekonomi kerakyatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana distribusi barang dan jasa. Olehnya itu, telah ditetapan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 – 2013 target kinerja kepemerintahan daerah saat ini  nantinya di tahun 2012 seluruh infra struktur jaringan transportasi secara terpadu yang menghubungkan ohoi, kota, kecamatan dan ibukota kabupaten akan tuntas pembangunannya. Sehingga demikian diharapkan dengan sendirinya akan tercipta aksesibilitas antara pusat, serta, usaha rakyat dengan pasar, baik yang bersifat local, regional, nasional dan internasional.

Selain itu  pembangunan gedung pasar pada setiap kota kecamatan dan pengembangan pasar langgur sebagai pasar kabupaten telah pula ditetapkan sebagai target kinerja pembangunan pada periode Pemerintahan ini.

Selain  itu, program dan kegiatan pemberdayaan usaha rakyat diberbagai bidang terutama disektor kelautan dan perikanan; pertanian dalam arti luas terus dikembangkan seiring dengan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. Model pemberdayaan usaha rakyat dimaksud telah diarahkan kepada kelompok – kelompok usaha yang terwadahi dalam bentuk usaha kerakyatan yang selama ini kita kenal dengan usaha koperasi. Dengan target kinerja yakni akan terbentuk minimal 100 (seratus) koperasi pada setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara.

Disamping itu, pembinaan akan terus dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah sehingga akan tercapai target kinerja berupa 100 (seratus) wirausaha baru yang sehat.”katanya.

Selain itu, pada setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara akan dibentuk dan ditetapkan masing – masing 1 sentra industri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan program peningkatan kualitas sumber daya kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya industri kecil dan industri rumah tangga, peningkatan kualitas usaha budidaya kelautan dan perikanan serta peningkatan kualitas pengelolaan pertanian dalam arti luas yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Tentang peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan saat ini dipandang telah terbuka dan jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu – waktu sebelumnya. Program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program andalan Pemerintah saat ini. Dalam artian bahwa fasilitas kredit yang diberikan sekaligus dengan kemudahan-kemudahan yang menjadi persyaratan pengurusannya.

Selain itu saat ini telah terbentuk satu wadah non perbankan yang dapat melayani kredit atau pinjaman lunak. Secara nasional wadah atau lembaga itu yang kita kenal dengan Badan Pengelola Dana Bergulir yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan fasilitas perkreditan yang tidak jauh berbeda dan sama dengan fasilitas KUR oleh perbankan. Dimana untuk Provinsi Maluku telah dibentuk satu lembaga pengelola dana bergulir yang merupakan UPTD DInas Koperasi, UMKM Provinsi Maluku.

Kemudian daripada itu, peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui program bantuan perkuatan modal usaha berupa bantuan social dan hibah telah dilakukan selama 2 tahun dan perlu diketahui bahwa masih terbatas pada jenis-jenis usaha koperasi dan UMKM tertentu dengan criteria tertentu pula. (Alfin).

Hilangnya Identitas Guru



Nery Rahabav, Pemimpin Redaksi Koran Vox Populi Kabupaten Maluku Tenggara



Hari Kamis kemarin tanggal 25 November 2010, segenap warga bangsa memperingati Hari Ulang Tahun persatuan Guru Seluruh Indonesia ( PGRI ). Khusus di Kabupaten Malra dan Kota Tual, kegiatan menyongsong hari bahagia itu tidak diwarnai berbagai kegiatan, hanya di beberapah sekolah, dilaksanakan kegiatan doa bersama para siswa - siswi untuk mengenang kembali jasa para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Namun dibalik itu, fenomena global yang saat ini menjadi tantangan yang dihadapi PGRI adalah, peningkatan mutu dan kwalitas serta profesionalisme guru yang belum sebanding dengan pemenuhan kesejatraan hidup seorang guru, apalagi identitas guru semakin hilang dan pudar di tengah – tengah masyarakat.

Tugas dan fungsi guru dewasa ini banyak dimaknai sebatas mendidik, membina dan membimbing anak – anak kita, untuk jadi anak yang baik, pintar, berbakti kepada orangtua, masyarakat, bangsa dan negara, namun peran guru sebagai garda terdepan yang harus menunjukan jati diri dan konsistensi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu setia dan mencintai pekerjaan serta beban tugas yang diemban dengan tulus mulai hilang, bahkan pudar. Hilangnya jati diri guru, mengakibatkan banyak guru tidak lagi mendapat tempat dan simpati masyarakat. 

Banyak persoalan krusial yang ditemukan di semua jenjang lembaga pendidikan di Kedua daerah ini harus dijadikan bahan refleksi guru untuk memperbaiki identitas dan jati diri guru tersebut. Sebut saja, keluhan orang tua murid soal aktifitas belajar – mengajar di sekolah yang berjalan seret, karena banyak guru lebih mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, bisnis dll, ketimbang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kenapa generasi muda kita banyak yang terjerumus narkoba, judi, dan seks bebas ? pertanyaan ini menjadi bahan refleksi kita semua bukan saja  pihak orang tua, stakhloder pendidikan, namun peran guru sebagai pahlawan yang berdiri di depan, menjadi panutan, suri teladan memaknai apa yang sudah diberikan dan diperbuat dalam mendidik, membina mentalitas dan moral anak – anak kita sebagai generasi penerus bangsa.

Peran dan fungsi Guru di era saat ini sangat jau berbeda dengan guru di era 70 -an, saya masih ingat pesan dan nasehat serta didikan guru – guru saya ketika duduk dibangku sekolah Dasar ( SD ), saat itu kami ditanamkan tentang disiplin soal waktu pergi dan pulang sekolah, disiplin berpakaian,  disiplin belajar di kelas maupun rumah, dan diajarkan tentang tata krama, sopan santun, menghargai dan menghormati orang lain.

Tapi sangat disayangkan, paradigma pendidikan yang diterapkan guru massa kini, seakan bergeser, mungkin karena pengaruh globalisasi, sehingga ditemukan banyak guru kehilangan platformnya. Kata “ Disiplin “ hanya sebagai slogan, tidak ada lagi tata krama dan sopan santun ditemui di semua jenjang pendidikan, apalagi praktek belajar saling menghargai dan menghormati antar sesama guru, siswa – siswi, Kepsek dan guru serta semua elemen pendidikan, sudah tak tampak dalam kehidupan sehari – hari baik di sekolah maupun hidup bermasyarakat.

Ahasil, aktifitas guru yang bertugas di wilayah pedesaan maupun perkotaan di Kabupaten Malra dan kota Tual dicap masyarakat, dengan berbagai sorotan seperti :

Pertama,  guru pulang – pergi ( PP ), artinya banyak guru yang malas melaksanakan tugas belajar - mengajar di sekolah, sehingga mereka diibaratkan guru PP, ketika sudah berada di kota hanya untuk urusan dinas sehari, dibuat sampai berminggu – minggu, bahkan makan bulan hingga tahun. Ada guru yang datang mengajar di kelas, ketika memasuki pelaksanaan UAN.

Kedua, guru makan gaji buta, artinya guru tersebut tidak pernah hadir di kelas untuk mengajar, tapi setiap bulan tetap menerima gaji dari pemerintah. Guru berbuat dan bertindak sesuka hati, tanpa ada tindakan tegas dan nyata dari atasanya.

Ketiga, guru Bisnis, artinya banyak guru tidak lagi memperhatikan fungsi dan tugas sebagai seorang guru, melainkan lebih mementingkan kepentingan bisnis diatas segalah – galahnya, anak – anak hanya dijadikan obyek sebagai lahan mencari duit, dan mengejar kekayaan materialistis.

Keempat, guru politik, artinya banyak guru tidak lagi berperan sebagai stabilitator dan agen pembaharu, pemersatu, pengayom dan pelindung masyarakat dalam memberikan pencerahan tentang pendidikan politik yang baik dan santun serta bermartabat kepada masyarakat, mereka kesampingkan tugas dan fungsinya, guru saat ini langsung ikut terjun bermain dalam kepentingan politik praktis, akibatnya banyak guru yang jadi korban politik sesaat.

Itulah realita yang dialami para guru di kedua daerah ini. Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher, saatnya melihat berbagai sorotan masyarakat itu untuk memperbaiki kebijakan tentang peran dan fungsi guru. Salah satunya, selain memberikan rangsangan dalam peningkatan kesejatraan guru, guna memperbaiki mutu pendidikan, namun hal itu perlu dibarengi dengan pengawasan yang melekat baik internal maupun eksternal.

Disamping itu, perlu digiatkan banyak program atau kegiatan pelatihan dan pembinaan tentang guru di berbagai bidang, terutama pembinaan mentalitas dan moral guru bukan sebatas sebagai tenaga pendidik, namun harus diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk guru berekspresi, menyatakan pendapat, dan terus memotifasi guru sebagai pelindung, pemersatu, pengayom masyarakat di garda terdepan dalam menunjukan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Semoga hal ini menjadi refleksi bersama kita di HUT PGRI tahun ini.

Nery Rahabav, adalah Pemred Vox Populi

Mantan Dandim Himbau Orang Kei Hayati Budaya Ain ni Ain

Vox Populi, Langgur – Mantan Komandan Kodim 1503 kabupaten Maluku Tenggara, Letkol. Hertanta, berharap agar masyarakat di Malra dan kota Tual tetap menghayati dan mengamalkan filosofi adat dan budaya orang kei yang dikenal dengan ain ni ain ( katong semua orang sudara – red ). Harapan dan permintaan Hertanta disampaikan kepada Vox Populi, usai meniggalkan kedua daerah ini menempu tugas yang baru di Makodam Maluku. “ selama saya bertugas disini, berbagai pengalaman sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran telah dilalui, namun saya melihat kalau masyarakat di kedua daerah ini benar – benar memaknai hakekat adat istiadat setempat secara baik, maka pembangunan dan kesejatraan rakyat akan terus membaik dari waktu ke waktu. Saya minta jangan kita salahgunakan makna ain ni ain dalam hidup keseharian, sebab makna itu sangat luas yaitu hidup bergotong royong dengan kebersamaan “ tandas Hertanta.

Dia menilai, berbagai konflik antar kampung yang terjadi selama ini di Malra dan Kota Tual, hanya dipicu hal – hal yang kecil, olehnya itu aparat keamanan harus aspiratif, tanggap dan cepat  menyerap berbagai issu yang berkembang sebelum issu itu menjadi besar dan terjadi.  “ semangat ani ni ain sangat positif dalam menata hidup kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun selama saya bertugas sebagai Dandim 1503 Malra, saya melihat semangat itu mulai hilang, ain ni ain diselewengkan untuk saling serang –menyerang antar kampung “ ungkapnya.

Untuk itu Hertanta, berharap aparat keamanan harus aspiratif, mencari informasi sebanyak – banyaknya sebelum terjadi satu konflik, bila perlu meredam konflik itu lebih awal daripada membiarkan konflik itu terjadi, pasti menimbulkan korban lebih besar. ( oce. Koran Vox Populi )

Soal Perseteruan KNPI Bali Versus MTJ Pernyataan Asatry Adalah Pribadi, Bukan Atas Nama KNPI Versi Bali Secara Kolektif

Vox Populi, Tual – Perseteruan KNPI Versi Bali Kota Tual versus pihak Managemen PT Maritim Timur Jaya ( MTJ ) di Desa Ngadi Kota Tual makin memanas. Namun dibalik itu, secara  mengejutkan Sekretaris DPD KNPI versi Bali, Firman mulai angkat bicara menyikapi wacana yang berkembang saat ini.

Dalam press releasnya kepada redaksi vox populi, Sekretaris DPD KNPI versi Bali, Firman menyatakan selaku sekretaris DPD KNPI versi Bali Kota Tual, mewakili pengurus lainya tidak mengetahui SMS Ketua KNPI Bali, Ahmad Asatry kepada Tomy Winata, sehubungan dengan perlakukan pimpinan manajemen MTJ di Ngadi, Arthur. “ sikap yang diambil Asatry sebagai Ketua KNPI lewat SMS yang ditujukan kepada Tomy Winata, sehubungan dengan perlakukan bapak Arthur yang dianggap tidak menghargai dan menghormati kehadiran saudara asatry adalah sikap rasa kekecewaan secara pribadi dan bukan atas nama kelembagaan KNPI versi Bali Kota Tual secara kolektif “ tegas Firman.

Kata Sekretaris KNPI vers Bali, pernyataan ini penting untuk diluruskan, sebagai bagian dari penyelamatan citra DPD KNPI Kota Tual secara komprehensif, guna menjaga hubungan baik dengan pihak manajemen MTJ. “ apa yang disampaikan Ahmad Asatry dalam pesan singkat SMS, sudah menjadi opiny yang berkembang ditengah masyarakat kalau MTJ harus ditutup adalah keliru, sebab isi SMS itu adalah DPD KNPI versi Bali Kota Tual akan mencabut dukungan dari perusahan MTJ, sehingga hal ini jangan dipolitisir, akibatnya merugikan banyak pihak “ sesal Firman.

Ditegaskan, SMS Ahmad Asatry, tidak menjadi satu alasan bahwa SMS itu merupakan pernyataan resmi dari DPD KNPI versi Bali Kota Tual, sebab suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Ketua harusnya melalui tahapan – tahapan musyawarah  atau rapat pleno, itupun bilamana disetujui kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. “ SMS saudara Asatry kepada pemilik MTJ, Tomy Winata tidak memiliki nilai legalitas dan melanggar aturan serta etika organisasi “ tegas Sekretaris KNPI versi Bali Kota Tual.

Untuk itu selaku Sekretaris, dirinya mengaku memandang perlu membuat undangan resmi kepada seluruh pengurus DPD KNPI versi Bali Kota Tual untuk segera menggelar rapat pleno meminta pertanggungjawaban saudara Ahmad Asatry agar dapat menjelaskan kasus yang saat ini lagi ramai diperguncingkan, sehingga tidak menjadi kegelisaan yang berkepanjangan.

Kata dia, DPD KNPI Kota Tual, senantiasa bergandengan tangan dengan perusahan sehingga apabilah ada langkah – langkah hukum dari MTJ, maka pengurus KNPI menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut. “ kami juga minta agar manajemen MTJ segera operasikan kembali perusahan demi kelancaran dan kemajuan pembangunan di kabupaten Malra dan Kota Tual “ pintahnya.

Menurut Sekretaris DPD KNPI versi Bali Kota Tual, pihaknya mendukung sepenuhnya manajemen MTJ sepanjang perusahan itu dapat mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat Kota Tual dan Malra yakni rekrutmen tenaga kerja tetap memprioritaskan putera daerah, bila perlu diberikan peranan stretegis  di manajemen MTJ. “ saya yakin dan percaya dukungan Pemkot Tual pun sama yakni bagaimana menjaga eksistensi perusahan, karena MTJ adalah asset daerah yang harus dipelihara, jangan sampai daerah ini dirugikan dengan kehilangan investor asal propinsi Henan China “ tandas Firman.

Dia juga mengharapkan, agar persoalan yang terjadi dapat dimediasi DRD Kota Tual, menindaklanjuti hasil rapat paripurna untuk menghadirkan kedua pihak, sehingga tidak terus berlarut – larut yang nantinya akan merugikan berbagai pihak. ( Koran Vox Populi Tual )  

Walikota Tual Lantik 74 BPD Kecamatan Dullah Utara dan Selatan

Vox Populi, Tual – Walikota Tual, Drs Hi. M. M Tamher, senin ( 5/7 ), bertempat di aula Kantor Walikota Tual, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 74 orang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kota Tual, yang terdiri dari kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan.

Hadir pada acara tersebut, Muspida Kota Tual, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, Para asisten, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Kantor di lingkup Pemkot Tual.

Daam sambutanya, Walikota Tual menggambarkan tentang filosofi otonomi daerah, dimana pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah daerah. Dikatakan, dalam pelaksanaan tugas, pemerintahan desa juga mendapat kelimpahan kewenangan yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, Pemprov, pemerintah kab / kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa, serta urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kewenanganya kepada desa. “ hal ini menunjukan bahwa peran dan fungsi desa semakin besar dan luas dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah secara komprehensif dan menyeluruh “ tandasnya.

Terkait dengan pelantikan pimpinan dan anggota BPD yang ada diseluruh desa kecamatan pulau dullah selatan sebanyak 18 orang, dan kecamatan dullah utara sebanyak 56 orang dan akan disusul kecamatan PP Kur, 72 orang, kecamatan Tayando 41 orang maka Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para camat yang dalam hal ini telah bekerja dengan baik sehingga telah berhasil membentuk BPD. “ kepada para Kepala Desa, dan pejabat kades, saya sungguh percaya bahwa dengan dilantiknya BPD di desa saudara – saudara tentunya akan sangat membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa “ ujarnya.

Sedangkan kepada para pimpinan dan anggota BPD, Walikota Tual menegaskan kalau lembaga atau badan yang diduduki, bukan sebuah lembaga oposisi tetapi sebaliknya merupakan lembaga kemitraan dengan kepala desa bersama perangkatnya dalam rangka mewujudkan system kerangka demokrasi yang baik. “ dengan dilantiknya BPD, maka secara struktur kelembagaan, pemerintah desa telah mapan dan mampu melaksanakan tugas dan kewenanganya yang terkesan selama ini belum dilaksanakan oleh para kades seperti membuat rancangan pertauran desa yang ditetapkan melalui BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD “ungkap Walikota Tual.

Walikota, Drs Hi. M.M Tamher pada kesempatan itu mengajak  seluruh stakeholder agar bersama – sama bergandengan tangan, merajut kebersamaan membangun desa dan daerah sebagai daerah yang sejuk, maju dan sejahtera sejajar dengan daerah lainya. ( team vp )

Walikota Tual Tegaskan Tak Dibenarkan Pinjam Pakai Perusahan Untuk Ikut Tender Proyek

Walikota Tual, Drs Hi. M.Tamher didampingi Ketua DPRD Malra, Alex Welerubun

Vox Populi, Tual – Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher mengingatkan para pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Tual untuk benar – benar menerapkan aturan dalam pelaksanaan proses pelelangan proyek APBD dan DAK Pemkot Tual 2010. “ perlu saya tegaskan, kalau sesuai aturan Menteri Keuangan yang baru, tidak ada lagi system pinjam pakai perusahan seperti yang terjadi sekarang dalam proses pelelangan proyek pembangunan “ tegas Walikota.

Tamher mengaku, hal ini secara resmi telah disampaikan kepada para pimpinan SKPD dalam rapat bersama, sebab semua dana proyek yang diturunkan, sesuai PMK  Menkeu RI, sebelimnya diikuti dengan pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan sanggup melaksanakan proyek – proyek tersebut, dengan catatan proyek itu sudah harus selesai 31 Desember sudah difungsikan. “ justru karena itu kami ambil langkah undang pimpinan SKPD untuk sampaikan hal ini, sehingga nantinya SKPD juga menandatangani surat pernyataan yang sama kepada kami, termasuk para kontraktor yang melaksanakan paket pekerjaan yang ada, dimana sanggup menyelesaikan proyek yang dikerjakan sebelum 31 Desember atau pada tanggal itu proyek sudah difungsikan “ ungkap Walikota.

Olehnya itu, Kata Tamher, bagi para rekanan yang pinjam pakai perusahan harus berhati – hati, jangan sampai nanti merugikan pemilik perusahan yang bersangkutan.

Walikota mengaku dalam waktu dekat akan mengundang para stahkholder, yakni Gapensi dan Aspekindo untuk mensosialisasikan hal ini, sebab dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, para Kepala Daerah diharuskan menandatangi surat pernyataan diatas meterai enam ribu kalau sanggup menyelesaikan proyek – proyek 2010 dan pada tanggal 31 desember, proyek itu sudah dapat difungsikan.

Menyoal tentang proses pelelangan proyek di Kota Tual yang membawah nama Walikota dan Wakil Walikota Tual, Drs Hi. M.M Tamher menyatakan perjuangan berbagai paket proyek dari Pempus masuk ke Kota Tual adalah perjuangan habis – habisan sesuai kemampuan yang ada, karena selama ini Kota Tual tidak dikenal di level nasional. “ dipusat sana anggap Kota Tual seperti kota lain, yaitu Ambon, Makassar dll, jadi kita adalah kota Tual kepulauan, untuk menentukan siapa yang mendapat apa ? bukan wewenang kita, itu kewenangan mereka yang memenuhi persyaratan tender baik dari segi nilai maupun kwalitasnya “ tandas Tamher.

Kata Tamher, nilai bukan berarti penawaran terendah harus otomatis menang pelelangan, tapi dilihat dari kwalitas, apakah dengan penawaran seperti itu proyek itu bisa  selesai ataukah tidak ?. “ kadang orang gunanak nilai rendah sebagai acuan, padahal nilai rendah plus kwalitas “ ujarnya.

Walikota juga mengklarifikasi pelelangan proyek yang ada di Pemkot Tual hanya diberikan untuk oknum pengusaha tertentu. “ tidak benar itu, sebab saya tahu persis selama perjuangan pemekaran Kota Tual memang andil dari satu – dua pengusaha, tetapi tidak diimbangi dengan itu, sebab harus ikut tender, kecuali penujukan, dibawah 50 juta. Satu kesulitan kita di Kota Tual, mengenai jalan hotmix, hanya ada satu perusahan yakni PT Jakarta Baru setelah ditawarkan kemana – mana, Jadi sesui Keppres otomatis Jakarta Baru yang pegang, saya juga menawarkan kepada saudara Rony GO, sebagai pengusaha daerah  tapi ternyata yang bersangkutan tidak bersedia untuk itu “ ujar Walikota. ( Koran Vox Populi Tual)