DPRD Malra Dituding Ikut Terlibat Kejahatan Pegawai Honorer

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Malra, Epen Savsavubun

Vox Populi, Langgur – Epen Savsavubun, salah satu warga masyarakat di Langgur, menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas proses rekrutmen pegawai honorer di lingkup Pemkab Malra, pasalnya berdasarkan data yang ditemui, daftar nama para pegawai honorer yang ditandatangani Kepala Inspektorat, Dra. Fatma Talaohu dan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, tanggal 28 Agustus 2010 lalu banyak isteri anggota DPRD Malra diakomodir sebagai pegawai honorer.

“ sangat disayangkan ketika para pegawai honorer yang selama ini mengabdi bertahun – tahun baik di sekolah swasta seperti Katolik, Protestan dan Islam, tidak diakomodir Pemkab Malra untuk diperhatikan dan diangkat jadi CPNS, namun para isteri wakil rakyat, yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga mendadak diusulkan untuk diangkat sebagai PNS, padahal mereka tidak pernah honor atau mengabdi di masyarakat “ sesal Epen Savsavubun.

Mantan anggota DPRD Malra ini menilai daftar pemetaan tenaga honorer  tahun 2005 yang dipampang selama ini penuh rekayasa. “ saya mantan anggota dewan, kita ketahui mana pegawai honorer yang benar – benar melaksanakan tugas, dan para ibu rumah tangga, tukang ojek dan sopir angkot yang mendadak mengantongi SK honorer dari instansi terkait “ tukasnya.

Dikatakan, data pegawai honorer yang dikeluarkan Pemkab Malra, 50 % fiktif, karena ada nama yang tidak pernah honor, kalaupun ada hanya baru melaksanakan tugas honor setahun. “ selain ada isteri DPRD Kota Tual, ada juga keluarga dan famili dekat para oknum pejabat Pemkab Malra yang dipaksakan untuk diusulkan jadi PNS, padahal tidak perna honor “ ujar Savsavubun.

Ditegaskan, dirinya tidak melihat itu sebagai satu kejahatan yang dibuat Pemkab Malra, namun  ini adalah kejahatan yang sangat struktural, dan yang patut disayangkan hal ini didukung DPRD Kabupaten Malra. “ kenapa sejak data ini ada dan jadi wacana publik, para wakil rakyat yang duduk di parlemen tidak sikapi, sebab mereka ikut terlibat dalam kejahatan tersebut “ tuding Epen Savsavubun.

Untuk mengungkap tabir itu, dia menandaskan akan melakukan langkah – langkah menuju proses hukum. “ kita akan layangkan surat ke DPRD Malra minta beraudensi, selama 2 x 24 jam Pemkab Malra bersama legislatif tidak menyikapi maka kita bersama rakyat akan melakukan aksi demo, menduduki kantor DPRD Malra, bila perlu menyurati Kejaksaan untuk segera menyelidiki kasus pengawai honerer di daerah ini “ ancam Savsavubun.

Dia juga menyesali isteri salah satu pimpinan SKPD di Malra yang tidak pernah honor, tetapi diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS, padahal di SKPD itu ada 62 pegawai honorer yang harus diperhatikan. “ khusus untuk guru SD, banyak sekali guru yayasan baik katolik, protestan dan Islam yang sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat, karena harus mendapat SK dari pejabat yang berwenang, namun yang terjadi saat ini adalah isteri pejabat, saudara pejabat diangkat jadi CPNS, padahal mereka tidak pernah honor “ tandasnya.

Sementara salah satu Pengurus Amanat, yang selama ini getol menyuarakan kasus pegawai honorer Pemkab Malra 2010, J. Resubun, juga menyatakan penyesalan yang sama atas hal ini.

Resubun menilai, data yang dikeluarkan BKD, menunjukan kalau banyak terjadi manipulasi data pegawai honor fiktif. “ kami pertanyakan SK honor yang dikeluarkan Kepsek dan Kadis kepada para ibu rumah tangga, pengangguran, sopir mobil, dan tukang ojek, sebab mereka tidak perna honor tapi dapat SK honor “ sesalnya.

Kata dia, Dinas Kimpraswil yang selama ini diketahui hanya ada dua sampai tiga pegawai honorer, namun sesuai data yang dikeluarkan Kadis Kimpraswilada 23 nama pegawai honorer di dinas tersebut, hal ini patut dipertanyakan. “ sama halnya juga seperti yang ditemukan di Kantor Sekretariat DPRD Malra, ada 62 nama pegawai honorer, tapi tidak diakomidir, dipertanyakan dimana peran Komisi A DPRD Malra yang membidangi masalah ini “ tanya Resubun.

Resubun juga mempertanyakan isteri salah satu Ketua Komisi di DPRD Malra yang mendadak namanya tercantum sebagai pegawai honorer di Dinas Kimpraswil. “ kami mendesak DPRD Malra segera buat Pansus sikapi masalah ini, jangan terlibat dalam konspirasi kejahatan pegawai honorer secara sistematis “ pintahnya.

Dirinya mengancam akan menduduki DPRD Malra bersama masyarakat, kalau hal ini tidak segera disikapi secara serius oleh Pemkab Malra dan DPRD Malra.  ( team vp )