Ketua Team Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ny. B.Rentanubun/R, ketika melakukan aksi penanaman pohon di seputaran kota Elat Kei Besar
Vox Populi, Langgur – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malra, Adli Banjar menegaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha rakyat merupakan strategi Pemkab Malra dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. “ Kedua hal tersebut dipandang bagaikan dua belahan logam dimana antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer. Karena pada dasarnya kita tidak dapat menyatakan yang mana yang lebih dahulu atau mendapatkan prioritas penanganannya. Ini berarti kedua – duanya layak dilaksanakan secara bersamaan dan simultan “ tandas Adli Banjar, dalam makala yang disampaikan pada kegiatan Workshop rumput laut kerjasama Bank Indonesia, mewakili Bupati Malra, Ir. A. Rentanubun.
Banjar memastikan bahwa hasil pemberdayaan usaha rakyat dan ketersediaan infrastruktur saling tergantung dan berpengaruh antara satu dengan yang lain.
“ Pengalaman diberbagai Negara dan daerah telah membuktikan kepada kita bahwa ekonomi kerakyatan akan tumbuh dan berkembang senantiasa beranekaragam, tumbuh dan berkembang ketersediaan infra struktur.
sebaliknya perkembangan ketersediaan infra struktur akan bermanfaat dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat bila usaha rakyat telah berdaya “ ujarnya.
Sehubungan dengan itu, dalam paparanya, Bupati Malra menegaskan, infrasturktur dipandang sangat berpengaruh atau mempunyai pengaruh lebih dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebab terkait ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana distribusi barang dan jasa.
Olehnya itu, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 – 2013, target kinerja kepemerintahan daerah saat ini nantinya di tahun 2012 seluruh infra struktur jaringan transportasi secara terpadu yang menghubungkan ohoi, kota, kecamatan dan ibukota kabupaten akan tuntas pembangunannya. Sehingga demikian diharapkan dengan sendirinya akan tercipta aksesibilitas antara pusat, serta, usaha rakyat dengan pasar, baik yang bersifat local, regional, nasional dan internasional.
Selain itu pembangunan gedung pasar pada setiap kota kecamatan dan pengembangan pasar langgur sebagai pasar kabupaten telah pula ditetapkan sebagai target kinerja pembangunan pada periode Pemerintahan saat ini.
Selain itu, kata Bupati, program dan kegiatan pemberdayaan usaha rakyat diberbagai bidang terutama disektor kelautan dan perikanan; pertanian dalam arti luas terus dikembangkan seiring dengan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. “ Model pemberdayaan usaha rakyat dimaksud telah diarahkan kepada kelompok – kelompok usaha yang terwadahi dalam bentuk usaha kerakyatan yang selama ini kita kenal dengan usaha koperasi. Dengan target kinerja yakni akan terbentuk minimal 100 (seratus) koperasi pada setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara “ paparnya
Disamping itu, Pemkab Malra akan terus melakukan pembinaan pada usaha mikro kecil dan menengah sehingga tercapai target kinerja berupa 100 (seratus) wirausaha baru yang sehat.
“ di setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara akan dibentuk dan ditetapkan masing – masing 1 sentra industri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan program peningkatan kualitas sumber daya kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya industri kecil dan industri rumah tangga, peningkatan kualitas usaha budidaya kelautan dan perikanan serta peningkatan kualitas pengelolaan pertanian dalam arti luas yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan “ jelas Bupati.
Tentang peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan saat ini, Bupati berpandangan, telah terbuka dan jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu – waktu sebelumnya. Program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program andalan Pemerintah saat ini. Dalam artian bahwa fasilitas kredit yang diberikan sekaligus dengan kemudahan-kemudahan yang menjadi persyaratan pengurusannya.
Selain itu saat ini telah terbentuk satu wadah non perbankan yang dapat melayani kredit atau pinjaman lunak. Secara nasional wadah atau lembaga itu yang kita kenal dengan Badan Pengelola Dana Bergulir yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan fasilitas perkreditan yang tidak jauh berbeda dan sama dengan fasilitas KUR oleh perbankan. Dimana untuk Provinsi Maluku telah dibentuk satu lembaga pengelola dana bergulir yang merupakan UPTD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Maluku.
Kemudian daripada itu, peluang pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui program bantuan penguatan modal usaha berupa bantuan sosial dan hibah telah dilakukan selama 2 tahun dan perlu diketahui bahwa masih terbatas pada jenis-jenis usaha koperasi dan UMKM tertentu dengan criteria tertentu.. (team vp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar