Kejati Segera Periksa Wakil Walikota Tual

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tak membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan. Surat izin pemeriksaan Rahayaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) periode 1999-2004 tahun anggaran 2002 dan 2003, telah dikirim ke Presiden minggu lalu.
Jika dalam waktu 60 hari, surat izin Presiden belum keluar, maka pemeriksaan terhadap Rahayaan tetap dilakukan.
"Surat izin telah kita layangkan, dan ini nanti 60 hari, terhitung saat surat itu diketahui masuk ke Kementerian Sekretariat Negara sesuai laporan dari pihak kejagung, maka penyidik akan memeriksa yang bersangkutan," terang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku AG Hadari kepada wartawan di ruang kerjannya, Senin (24/5).
Dikatakan, Rahayaan adalah pejabat publik, sehingga untuk memeriksannya harus meminta izin dari Presiden.
Surat permohonan izin pemeriksaan itu, ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku Sugiarto.
Dijelaskan, kasus ini sudah lama ditangani oleh Kejati Maluku, bahkan penetapan Rahayaan sebagai tersangka, jauh sebelum ia menjabat sebagai Wakil Walikota Tual.
Hadari menegaskan, kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Malra ini tetap akan dituntaskan. Karena itu, masyarakat diminta mempercayai penyidik Kejati Maluku untuk menyelesaikan kasus ini.
Dalam kasus ini, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004, Rony Renyut, Jumat (7/5) ditahan Kejati Maluku. Selain Renyut, turut ditahan mantan anggota DPRD lainnya, Tony Retraubun.
Keduanya ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD 1999-2004 tahun anggaran 2002 dan 2003.
Kasus ini sudah ditangani sejak 2005, dan berdasarkan penghitungan Kejati Maluku negara dirugikan mencapai Rp 5,785 miliar.
Untuk diketahui, dari hasil penyelidikan tim Kejati Maluku terungkap, dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp 1.410.000.000, dibagikan kepada 35 anggota DPRD Malra. Dari jumlah 35 anggota DPRD Malra ini, 11 diantaranya adalah anggota antar waktu, yang menerima masing-masing Rp 30 juta. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, memperoleh Rp 45 juta per orang.
Sementara untuk tahun 2003, rata-rata anggota DPRD memperoleh Rp 135 juta per orang, sehingga totalnya sebesar Rp Rp 4.375.000.000.
Untuk tahun 2002 dan 2003 tidak ada polis asuransi. Di tahun 2004 baru ada polis asuransi yang preminya sebesar Rp 6.400.000 untuk jangka waktu lima tahun. Namun kenyataannya hanya tahun pertama yang disetor dan tahun-tahun berikutnya tidak disetor anggota DPRD. (S-21)Siwalima

Sukses Pelayanan Publik, Sukses MTQ

Duet kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun, Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang dan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Malra, Ir. Petrus Beruatwarin selama kurung waktu 2009 -  2010, boleh dibilang sukses dalam mengharumkan nama kabupaten malra di kanca lokal dan nasional, buktinya sesuai catatan Vox Populi, beberapah kesuksesan dan keberhasilan yang diraih Kabupaten Malra pada beberapah bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat, tidak terlepas dari peran dan partispasi aktif semua komponen masyarakat di bumi Larvul Nbagal dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang sementara dilaksanakan.

Kalau boleh dikatakan, di tahun 2010, Kepemimpinan Andre – Yunus yang diterpa berbagai persoalan interen dan exsteren dalam menjalankan roda pemerintahan itu, bisa menunjukan jati diri dan exssitensinya kepada masyarakat, kalau mereka hadir ditengah – tengah masyarakat untuk memberikan yang terbaik.

Tropi atau piala citra abdi negara di bidang pelayanan public terbaik tingkat nasional yang diterima Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun di Istana Presiden RI Jakarta pebruari 2010 lalu, merupakan satu piagam penghargaan pemerintah RI melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara ( Menpan ) kepada kabupaten / kota yang dinilai baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan  masyarakat.

Kabupaten Malra, dinilai pantas menerima piagam pelayanan publik terbaik bersama kab / kota lainya di Indonesia, karena berdasarkan beberapah criteria penilaian team independen Kementrian Menpan RI, Kabupaten Malra dibidang pelayanan public, berhasil membuat inovasi kebijakan, dengan menggratiskan pembuatan kartu tanda penduduk ( KTP ), akte kelahiran, catatan sipil, pendidikan dan kesehatan gratis.

Selain itu dibidang reformasi birokrasi, Kabupaten Malra juga berhasil melaksanakan agenda tersebut, melalui perekrutmen para pejabat eslon II Pemkab Malra yang menduduki jabatan strategis itu dengan dilaksanakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan ( fit and propertes ). Bahkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui Bintek dan seminar tentang interpreneur dan kepemimpinan juga dinilai berhasil dilaksanakan, atas kerja sama dengan Universitas Gaja Mada Jogjakarta.

Sukses pelayanan public tingkat nasional, boleh dibilang diikuti dengan sukses Kabupaten Maluku Tenggara mempertahankan tropy MTQ tingkat Propinsi Maluku selama tiga decade. Buktinya, pada pelaksanaan lomba  MTQ Ke-XXIII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, di kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur( SBT ) awal Juni 2010, Daerah yang dikenal dengan sebutan Larvul Ngabal tetap bersinar, sebab piagam MTQ tetap dipertahankan, setelah tiga kali secara berturut – turut mempertahankan tropy MTQ itu sebagai juara umum MTQ di Propinsi Maluku.

Dengan demikian di bidang pembangunan keagamaan, kabupaten malra  berhasil dalam melakukan pembinaan dan kaderisasi serta bantuan teknis dalam peningkatan pembangunan  iman umat beragama. MTQ adalah perwujudan “pesta” budaya rakyat (Muslim) yang bernuansa religius, menampilkan kemeriahan, keceriaan, ketulusan dan kepasrahan kepada Allah, menyatu, membaur dan mengkristal dalam semangat menyiarkan agama Islam (Al Qur’an), olehnya itu kesuksesan kontingen MTQ kabupaten Malra, merupakan bagian dari suksenya pembinaan dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini terbina, terjalin dan terpelihara.

Semoga sukses pelayanan public, sukses MTQ menjadi sarana kita untuk tetap bersatu, hidup rukun dan damai untuk kemajuan Maluku tenggara secara lebih baik lagi.  ( nery rahabav )  

Malra Juara Umum MTQ Ke - 23 Provinsi Maluku

Vox Populi- Langgur  Lembaran buku sejarah Propinsi Maluku dan kabupaten Malra,kembali mencatat kontingen Khafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)  Kabupaten Maluku Tenggara berhasil,memperoleh  juara umum pada MTQ Ke-XXIII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, di kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur( SBT ).

Kontingen MTQ ke-XXIII asal kabupten Malra pulang dari Bula, SBT bersama dengan kontingen Kota Tual,menggunakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut kamis  (20/5) kemarin, merapat di pelabuhan  kapal milik PT Maritim Timur jaya ( MTJ) Ngadi kota Tual. kontingen MTQ Malra di pimpin Wakil Bupati Malra,Drs. M.Yunus Serang, sedangkan kontingen MTQ Kota Tual  di pimpin Wakil Walikota Tual,  Adam Rahayaan,S.ag.

Setelah kedua kontingen merapat di pelabuhan MTJ Ngadi Tual, mereka langsung diantar oleh para pendukugnya, pawai arak - arakan mengelilingi wilayahnya masing – masing.

Untuk kontingen MTQ ke – XXIII Kabupaten Malra, setelah pawai mengelilingi Langgur, disusul acara penjemputan berlangsung di halaman kantor Bupati Malra. Kontingen MTQ Malra diterima sekda Malra, Ir P Beruatwarin,Msi,bersama Muspida, beserta Ketua dan anggota DPRD Malra, sejumlah Kepala Dinas,Kantor,dan Bagian dilingkup pemda Malra.v Acara serahterima kembalinya Kontingen Malra itu,ditandai dengan pengalungan  bunga oleh setda Malra,Ir.P Beruatwarin,Msi kepada ketua Kontingen Khafilah MTQ Ke-XXIII Malra, Hj Gani Notanubun,SH

Dalam acara temu pisah  kontingen Malra dengan Pemda Malra, Bupati Malra,Ir Anderias Rentanubun dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil Bupati Malra,Drs M Yunus Serang mengatakan, Musabaqah Tilawatil Qur’an ( MTQ ) merupakan perhelatan keagamaan yang populer dan fenomenal dikalangan umat Islam di Indonesia, kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Regional hingga Nasional dan secara rutin guna menumbuh kembangkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.

Dikatakan, Musabaqah Tilawatil Qur’an sebagai momentum keagamaan identik dengan nuansa spiritualitas yang sesungguhnya terintegrasi dengan semangat Kebudayaan Lokal Indonesia. “ MTQ merupakan perwujudan “pesta” budaya rakyat (Muslim) yang bernuansa religius yang menampilkan kemeriahan, keceriaan, ketulusan dan kepasrahan kepada Allah, menyatu, membaur dan mengkristal dalam semangat menyiarkan agama Islam (Al Qur’an) “ tandasnya.

Bupati Rentanubun juga mengingatkan kalau Musabaqah Tilawatil Qur’an juga sebagai sarana pemasyarakatan Kalamullah yang diwariskan melalui Risalah Nabi Muhammad SAW, yang meliputi Bacaan, Penulisan, Penafsiran dan Pemahaman Pengkajian Al qur’an, “ Musabaqah Tilawatil Qur’an bukan hanya merupakan suatu wahana perlombaan untuk meraih prestasi atau juara tetapi juga merupakan sarana pengembangan diri untuk lebih mencintai Al qur’an, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan yang lebih penting adalah pengalamannya untuk menuntun ke jalan lurus dan benar,”jelasnya.

Menurut orang nomor satu di kabupaten Malra itu, Khafilah MTQ asal Kabupaten Maluku Tenggara telah menunjukkan potensi kompetisi keagamaan dengan luar biasa yang dinyatakan lewat semangat perjuangan tinggi dan telah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Maluku Tenggara dengan menempatkan diri sebagai Juara Umum pada MTQ Ke-XXIII di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Hal ini kata Bupati, menunjukan kalau 3 (tiga) kali secara berturut-turut Kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara keluar sebagai Juara Umum, dengan demikian, maka Piala Bergilir telah paten menjadi milik Kabupaten Maluku Tenggara. “ Saya ( Bupati red), atas nama Pemerintah Daerah Maluku Tenggara mengapresiasi sungguh perjuangan Kafilah MTQ Maluku Tenggara yang telah mengangkat nama Maluku Tenggara pada kancah prestisius tersebut. Kemenangan ini adalah kemenangan bersama, kemenangan ini adalah kemenangan semua, kemenangan ini adalah kemenangan Maluku Tenggara.” Ungkapnya.

 Untuk itu, kata Rentanubun yang terpenting adalah menjaga agar kiranya kemenangan itu tidak lalu menghentikan semangat berjuang pada kompeteisi-kompetisi religius selanjutnya. “ Kita tidak boleh merasa sombong atas kemenangan yang diperoleh, melainkan kita mesti menebarkan suka cita kemenangan kepada sesama kita, sehingga makna kemenangan menjadi lebih berarti,”himbaunya.

Bupati Malra Ir Anderias Rentnanubun juga meminta, agar Rasa syukur atas prestasi terbaik yang diraih  oleh Kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara, kiranya  diharapkan pula, dapat memotivasi kontingen Pesparani maupun Pesparawi, agar pada kompetisi yang akan datang, Maluku Tenggara dapat menempatkan diri pada posisi juara sehingga kesan Religius Maluku Tenggara dapat terwujud.

Bupati Rentanubun menambahkan , sesungguhnya kemenangan ini hendaknya turut mempengaruhi cara hidup kita agar lebih dekat dengan Sang Khalik ( TYME-red), karena kemenangan sesunguhnya adalah kemenangan atas keburukan pribadi kita sendiri. Untuk itu, menjadi lebih baik adalah keharusan bukanlah pilihan.

Sementara itu ketua kontingen MTQ Malra dalam laporanya yang disampaikan sekretaris Kontingen, Drs J Renuat,melaporkan kalau Kontingen MTQ Malra yang bersama dengan Kota Tual,menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut ke Bula Seram bagian timur,di jemput langsung oleh pemda SBT bersama masyarakat kei yang berdomisili di Bula –SBT,baik yang muslim maupun Kristen. Kata Renuat, Kontingen MTQ 2010,kafilah  kab Malra sudah tiga kali mendapat juara umum,maka Piala umum Gubernur Maluku tersebut telah menjadi milik Masyarakat Malra. Dalam laporan itu juga Renuat menyampaikan seluruh personil kontingen asal Malra sejak pergi hingga pulang ke langgur,tidak ada yang sakit,walaupun ada satu anggota kontingen,namun sakitnya dapat diatasi dengan cepat,akibat makan durian yaitu bapak Joksan Seknun,SE.

Dalam acara ini juga di laksanakan penyerahan piala tetap MTQ ke-XXIII tahun 2010 oleh ketua kontingen,Hj Gani Notanubun,SH kepada ketua DPRD Malra, Aleks Welerubun,SH,serta penyerahan hadia uang kepada para pemenang juara satu hingga tiga berupa uang tunai, yang diserahkan oleh setda Malra Ir  P. Beruatwarin,Msi kepada juara 1 atas nama Samsul Falah senilai Rp 2.000.000,- juara 2 Ustat Abdul Jabar senilai Rp 1.500.000,- dan juara ke 3 Nofidarti senilai Rp,1.000.000,-,acara ini di akhiri dengan Foto bersama  kontingen MTQ dan Muspida Malra.( Oce)

Ain Ni Ain Jangan Cuma di Bibir

Vox Populi – Tual  Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tual, Ustad Hasan Rahanyamtel meminta warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, agar filosofi adat budaya  kei yang dikenal dengan sebutan ain ni ain ( katong semua orang sudara – red ) jangan hanya terucap di bibir, tapi harus benar – benar dipegang teguh, dihayati dan diamalkan didalam hati.

Permintaan itu disampaikan, menyikapi konflik antar kelompok masyarakat yang selama ini sering terjadi.  “ kenapa konflik yang terjadi tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jangan kita hanya berucap ain ni ain dimulut, pesan leluhur, manusia yang utama lebih dari harta kekayaan ( harta bulir, minan umat – istilah bahasa adat kei – red ), kenapa kita tidak bisa buktikan itu, saya minta masyarakat kei harua mengamalkan hal ini “ pesanya.

Kata Rahanyamtel, orang kei yang hanya berucap ain ni ain di bibir adalah orang munafik, karena dilliputi setan. “ kita boleh berbeda agama, yang Kristen pergi ke gereja, islam masuk masjid tapi kita adalah satu, kekeluargaan adalah hakekat utama yang hakiki dalam hidup kebersamaan “ imbuhnya. ( team vp )

Selangkah Lagi, Tengko Diperiksa

Ambon, AE.- Proses pemeriksaan terhadap Bupati Aru Thedy Tengko kian dekat. Kejaksaan Tinggi Maluku tinggal menunggu terbitnya surat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa orang nomor satu di Kabupaten Aru tersebut.

Kejati memastikan surat ijin pemeriksaan Tengko telah berada di tangan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam untuk diteruskan ke presiden. “Kejaksaan Agung telah meneruskan surat ijin pemeriksaan yang Kejati layangkan ke presiden melalui sekretaris kabinet,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku Ghazali Hadari, kemarin. Surat Kejati, kata dia, telah dilayangkan ke Kejagung 24 Maret lalu. Ijin presiden diperlukan sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut UU itu, jika tidak ada jawaban (surat ijin presiden) setelah 60 hari surat diterima Seskab, kejati memiliki kewenangan memeriksa tersangka. “Suratnya sudah diterima Sekretaris kabinet. Kita berharap surat diterima sekretaris kabinet awal April, dengan demikian pemeriksaannya sekitar Juni,” kata Hadari menebak. Pihak kejati, belum mengetahui kapan Kejagung menyerahkan surat ijin itu ke sekretaris kabinet. Bila surat ijin presiden turun, sekretaris cabinet akan mengirim kembali ke kejagung dan diteruskan ke Kejati Maluku. “Kalau ijin pemeriksaan dari presiden sudah turun atau telah melewati 60 hari setelah diterima sekretaris kabinet, tim jaksa penyidik akan segera memeriksa Bupati Aru,” jelasnya. Tengko disangkakan melakukan tindak pidana korupsi APBD Aru tahun 2005-2007. Akibat tindakannya, kerugian keuangan negara mencapai lebih Rp 30 miliar. Dalam kasus tersebut, korps baju coklat juga menetapkan mantan Kabag Keuangan Setda Aru Mad Raharusun sebagai terangka. Bahkan Raharusun telah dijebloskan ke Rutan Ambon, sejak April lalu. PUTRI TENGKO DIPERIKSA Sambil menunggu turunnya surat ijin pemeriksaan presiden, Kejati Maluku memeriksa Rindi Ariyanti. Rindi adalah putri Tengko. Rindi diperiksa anggota tim jaksa penyidik Marvie de Queljoe. Pemeriksaan berlangsung di kantor Kejati Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, jaksa mengancam memanggil paksa Rindi yang bermukim di Surabaya. Empat kali dipanggil, empat kali pula Rindi tak memenuhi panggilan jaksa. Rindi diperiksa, kata Hadari, karena dari hasil penyidikan ditemukan pada tahun 2007 dikeluarkan Rp 200 juta dari kas daerah. Uang itu bersumber dari dana alokasi umum. Ternyata uang ratusan juta digunakan untuk membeli satu unit mobil Honda Jazz sebagai hadiah perkawinan Rindi Ariyanti. Kejati ngotot memeriksa Rindi, karena hadiah perkawinan itu bersumber dari keuangan daerah yang dipungut dari sejumlah dinas dan badan, di Pemerintah Kabupaten Aru. Seperti dilansir Ambon Ekspres sebelumnya, ayah Rindi yang juga Bupati Aru Tedhy Tengko membantah dana pembelian mobil itu berasal dari kas daerah. Tengko mengaku kaget saat pernikahan anaknya, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aru, Frangki Hitipeuw memberikan hadiah mobil. Dana pembelian mobil itu, kata dia, berasal dari patungan sejumlah kepala dinas/badan di Aru. “Itu dari uang pribadi mereka. Ada yang menyumbang Rp 10 juta, Rp 15 juta. Uang yang terkumpul itu dibelikan mobil sebagai hadiah perkawinan anak saya,” ungkapnya.( ameks )

Warga Tual Pertanyakan Study Komperasi DPRD

Vox Populi – Tual, Warga Kota Tual saat ini masih terus mempertanyakan biaya perjalanan dinas study komperasi DPRD Kota Tual ke Pulau Jawa, seperti yang diwacanakan media. Fungsionaris Partai PDI – Perjuangan Kota Tual, Saleh Rengirit kepada Vox Populi, rabu kemarin ( 19/5 ) mempertanyakan pernyataan Ketua DPRD Kota Tual, A. Waremra yang menyatakan anggaran sisa dari hasil study banding itu sebesar 400 juta disetor kembali ke kas daerah Kota Tual. “ kami tetap pertanyakan statement Ketua DPRD Tual tersebut, kenapa kelebihan dana perjalanan dinas sebesar 400 juta harus di STS kembali ? “ Tanya Rengirit.

Wakil Ketua I Bidang Politik dan pemenangan Pemilu DPC PDI – Perjuangan Kota Tual itu menegaskan kalau untuk STS kembali dana ratusan juta tersebut harus melalui sebuah proses, bukan karena merasa bersalah atauka merasa lebih, andaikan kalau ada dana lebih, jika disetor kembali ke kas daerah karena ada hasil temuan berdasarkan audit keuangan BPK. “ kami selaku kontraktor ketahui apa itu STS, jadi STS itu ada apabilah ada hasil temuan berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan auditor keuangan seperti BPKP dan BPK, namun apa yang disampaikan Ketua DPRD Tual soal kelebihan dana perjalanan 400 juta di STS kembali ke kas daerah, saya selaku warga masyarakat tidak mengerti, karena belum perna alami, jangan sampai pernyataan itu dikeluarkan karena merasa bersalah atas perencanaan keuangan yang melebihi aturan, hal ini kembalikan ke DPRD Tual “ tandasnya.

Meyoal tentang pernyataan Waremra, kalau hal itu dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah, Saleh Rengirit menyoroti hal itu dengan menyatakan, bukan pada saat penggunaan, baru legislative mengatakan efisiensi, namun seharusnya sejak awal proses perencanaan keuangan DPRD Tual hal itu sudah dipikirkan. “ sebuah perencanaan yang sudah ditetapkan dalam DPA satu SKPD, melalui rapat paripurna dewan, maka dana itu harus terpakai habis, tidak boleh melakukan STS tanpa hasil audit keuangan. Saya mau tanya apakah STS yang dilakukan berdasarkan rasa bersalah atau hasil audit keuangan “ sorotnya.

Tentang sikap Partai PDI – Perjuangan tentang hal itu, Rengirit mengaku partai akan meminta penjelasan dari dua anggotanya yang duduk di lembaga legislative tersebut. “ kita akan minta penjelasan anggota dewan dari partai PDI – Perjuangan, bukan masalah penggunaan atau penyalagunaan anggaran daerah, namun ini soal nama besar partai, sehingga minimal dikoordinasikan dengan pengurus partai, sehingga kedepan tidak berakibat fatal di rana hukum “ ujarnya. ( nery )

Camat PP Kur Secara Pribadi Tak Setuju Pemekaran Kecamatan Kur Selatan

Vox Populi – Tual, Camat PP Kur, Kota Tual, Asis Fidmatan atau biasa disapa dengan panggilan CK secara pribadi mengakui kalau dirinya tidak setuju dengan aspirasi masyarakat yang saat ini mengemuka tentang pemekaran kecamatan Kur Selatan. Ketidaksetujuan CK itu disampaikan kepada Vox Populi kemarin. “ selaku Camat memberi apresiasi positif atas aspirasi masyarakat tentang pemekaran kecamatan, namun secara pribadi tidak setuju, karena proses pemekaran satu kecamatan baru melalui satu mekanisme aturan yang berlaku yakni PP 19 tahun 2005 tentang kecamatan, yaitu ada tiga persayaran yang harus dipenuhi adalah syarat teknis, administrasi dan fisik kewilayahan “ tandasnya.

CK mengatakan, dari tiga aspek itu, Walikota Tual, Drs Hi.M.M Tamher telah membentuk team kajian Pemkot Tual untuk menilai layak atau tidak layak pemekaran kecamatan Kur Selatan. “ bagi saya ini dikembalikan kepada mekanisme yang berlaku, tidak berada pada kelompok pro – kontra pemekaran “ ujarnya.

Ketika ditanya apakah wajar dengan kondisi kecamatan Kur saat ini, harus dimekarkan lagi ? CK menegaskan secara pribadi dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi massa transisi Pemkot Tual, maka seharusnya belum bermimpi tentang pemekaran kecamatan, karena itu melalui sebuah proses. “ sebenarnya yang saat ini yang harus ditangani serius adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kur, baik jalan, sarana transportasi, pendidikan dan kesehatan “ ungkap CK.

Camat Kur menyatakan beberapah persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinanya saat ini adalah soal pemerintah desa yang belum berjalan baik, dan aparatur kecamatan yang belum optimal melakukan pelayanan publik. “ ini berbagai hal yang harus kita benahi terlebih dahulu, bangun fondasi kuat, baru ke depan kita bicara tentang pemekaran kecamatan, pada prinsipnya saya tidak keberatan “ tandas CK.

Menyoal tentang alokasi APBD Kota Tual untuk pembangunan dan pelayanan public di wilayah kecamatan PP Kur, Camat Kur menuturkan kalau alokasi anggaran daerah untuk kecamatan naik tiga ratus perseni. “ kalau tahun 2009 lalu, Kecamatan Kur hanya mendapat alokasi anggaran seratus juta lebih, maka di tahun 2010 naik signifikan untuk kecamatan Kur memperoleh alokasi anggaran Rp 1.250.000.000, - “ ungkap CK.  ( team vp )