Ribuan Warga Kei di Kota Bula Sambut Kontingten MTQ Malra dan Kota Tual

SBT, VP – Kontingen MTQ asal Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, kamis siang kemarin ( 6/5 ) tiba di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) sekitar jam 12.00 wit. Kontingen kedua daerah ini tiba dengan menumpang kapal perang Kihajar Dewatoro milik TNI – AL.

Berdasarkan laporan yang diterima redaksi vox populi, kontingen Malra dan Kota Tual saat tiba dipelabuhan Bula disambut ribuan masyarakat Kei yang ada kabupaten Seram Bagian Timur.

Para kontingen MTQ asal Kepulauan Kei itu, diterima secara adat lewat satu upacara adat yang dipimpin, Ketua LPTQ Kabupaten SBT, Drs. Abdul Kadir El, yang pertama melakukan pengalungan bunga kepada Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, sebagai ketua rombongan MTQ dari Pemkot Tual, kemudian pengalungan bunga kepada Ketua rombongan MTQ asal Kabupaten Malra, Drs. Hi. Abdul Gani Notanubun, SH.

Usai upacara ada, kedua kontingen diarak, dengan ratusan kendaraan roda dua dan empat mengelilingi pusat kota Bula, dan berakhir di secretariat LPTQ Kabupaten SBT.

Sekda SBT, Drs A.R Rumalutur mewakili Pemda SBT menerima secara simbolis kedatangan rombongan MTQ asal Malra dan Kota Tual, dengan penyerahan bendera kontingen MTQ kedua daerah tersebut. Untuk diketahui jumlah kontingen MTQ asal kabupaten Malra sebanyak 90 orang, sedangkan dari Kota Tual berjumlah 60 orang.

400 Kafilah se-Maluku Siap Ikuti MTQ XXIII

Sementara itu Sebanyak 400 kafilah dari kabupaten/kota se-Maluku dipastikan akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung pada tanggal 10 Mei 2010 di Lapangan Pancasila, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

"Dalam proses persiapanya telah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada kekurangan apapun,"Jelas Ketua Panitia Pelaksana MTQ yang juga kepala Dinas Pekerjaan Umum, Nurdin Mony kepada Siwalima di Bula, Rabu (5/4).

Dikatakan, segala kesiapan yang dilakukan pihak panitia kini telah mencapai 90 persen dan hanya tinggal pembenahan di lokasi terselenggaranya MTQ yang akan berlangsung di lapangan Pancasila Kota Bula.

"Sampai dengan saat ini, hanya tinggal melakukan pembenahan masalah akomodasi, lantaran sarana dan prasarana sebagai kabupaten baru, masih terdapat beberapa kekurangan tetapi hal itu tetap dapat teratasi dengan baik, "jelasnya.

Mony berharap, para kafilah dari 10 Kabupaten/kota se-Maluku dapat memahami kekurangan tersebut dengan berbagai pelayanan akomodasi yang terbatas.

Menurutnya, MTQ dapat menyatukan kehidupan bersama dalam menyiarkan ajaran Islam.
Ia menjelaskan, pembukakaan MTQ rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Maluku, KA Ralahalu, Wakil Gubernur, Said Assagaff, Sekda Maluku, Ros Far-Far dan para Kepala Dinas, serta pejabat tinggi di Maluku yang jumlahnya kurang lebih 50 orang.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelayanan air bersih dan kesehatan dapat teratasi dengan baik.

Lebih jauh dijelaskan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendirikan arena panggung sebesar Rp 3,1 miliar dari dana 13 miliar yang dianggaran dari APBD maupun bantuan pusat yang diperuntukan bagi terlaksananya MTQ.

150 Personil Polres SBT Siap Amankan MTQ

Sebanyak 150 personil Polres Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) siap mengamankan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinis Maluku XXIII yang akan dilangsungkan di Lapangan Pancasila pada 10 April mendatang di Kabupaten SBT.

150 personil ini, akan dibagikan pada titik lokasi tempat tinggal para Kafilah dan Dewan Hakim dari sepuluh Kabupaten/Kota di Maluku dimana masing-masing personil akan ditempat pada titik tersebut sebanyak tujuh orang.

Demikian disampaikan Kapolres Kabupaten SBT, AKBP Hasan Mukadar kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (5/5)

"Kami selalu siap untuk memberikan keamanan. Persiapan ini telah disiapkan jauh hari sebelum puncak pelaksanaan MTQ," ungkapnya.

Tolak ukur untuk mengatakan SBT dalam keadaan aman jelang MTQ, lanjut Kapolres, dikuatkan dengan hasil laporan intelejen yang telah disebarkan kesulurh pelosok Kabupaten SBT dalam memberikan pengamanan yang baik.

"kita lebih cederung dalam mengamankan para Kafilah, Dewan Hakim dan Pusat pelaksanaan yang berlangsung, mengingat mereka adalah indikator terwujud pelaksanaan kegiatan.

Sementara untuk pengamanan Kota Bula telah disteril, jadi tidak ditakutkan lagi, "jelasnya.
Proses pengamanan, ungkap Kapolres, akan dimulai dari hotel dan penginapan yang telah disediakan oleh panitia MTQ maupun rumah penduduk yang menjadi tempat tinggal Kafilah maupun Dewan Hakim apabila terjadi pemadatan di hotel maupun penginapan.

Selain itu, Kapolres mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemuka agama, tokoh masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif demi menyukseskan MTQ.

"Jika ada kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menganggu stabilitas keamanan jelang MTQ, maupun saat pelaksanaannya, akan diberikan sanksi tegas," cetusnya.

Dijjelaskan, moment MTQ merupakan kegiatan keagamaan yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat SBT, sehingga pencitraan sebagai tuan rumah dapat dihormat oleh para tamu provinsi dan peserta dari kabupaten/kota.

Dirinya juga meminta kepada masyarakat SBT yang mendengar adanya berbagai isu yang senngaja ingin menganggu suksesnya MTQ, dapat segera melaporkan kepada pihaknya, agar dapat secepatnya mengambil langkah-langkah pengamanan. (team vp)

Dinas Pendidikan Malra Gelar ”PASAR PENDIDIKAN”

Langgur,VP  Patut diacungi jempol kepada keluarga  besar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara ( Malra),karena dalam waktu yang singkat yaitu satu minggu berbagai persiapan acara puncak memperingati Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas )  pada tanggal 2 Mei 2010 yang jatuh pada hari minggu, kemarin yang diperingati pada hari senin 3 Mei 2010, berjalan lancar dan sangat meriah.

Hal ini terlihat dari acara awal upacara bendera hingga acara istirahat yang diisi dengan berbagai acara kesenian dan tari-tarian dari berbagai sekolah dasar,baik pada wilayah  kei kecil maupun kei besar. Berbagai atraksi anak pada peringatan Hardiknas, mendapat pujian dan simpati  dari pemerintah daerah Malra,serta masyarakat dan para orang tua murid  yang hadir dan menyaksikan acara tersebut di stadion Maren ohoijang – Langgur.

Salah seorang orang tua murid, ibu Ani  yang di temui Vox Populi di stadion Maren, disaat mengantar anakanya pulang mengatakan bahwa,dirinya merasa senang dan gembira karena sepengetahuan Ibu Ani baru pernah SD yang berada pada desa dan dusun di Malra diikutsertakan dalam memperingati Hari pendidikan Nasional di Ibu kota kabupaten Malra.”ini baru pernah  upacara 2 Mei seluruh sekolah ikut baik dari desa maupun kota,apalagi baru pernah juga SD yang ikut juga dari kei besar,memang dinas pendidikan malra harus diacungi jempol ”puji ibu Ani.”

Sementara itu acara Pasar Pendidikan yang di selenggarakan Dinas pendidikan Kabupaten Malra, dipastikan pada hari sabtu ini ( 8/5 ),merupakan satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2010 kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Malra, L Reyaan,BA, mengaku kegiatan  Pasar Pendidikan diikuti oleh seluruh sekolah dari tinggkat sekolah dasar ( SD )  hingga SLTA.” Jadi tiap sekolah akan memamerkan  atau menampilkan berbagai macam chiri khasnya ,baik itu SD,SMP,SMA maupun SMK,contoh seperti SMK Siwa Lima Langgur atau STM Langgur dia akan menampilkan  berbagai kegiatan pada setiap jurusan,yaitu jurusan Listrik,otomotif,atau SMK Pariwisata,dia pamerkan hasil kreasi dan karya dibidang tata boga,busana begitu pula sekolah lain.”jelas Reyaan.

Reyaan menambahkan bahwa Pasar pendidikan itu akan berlngsung selama tiga hari sampai malam hari dan akan digelar panggung hiburan,dimana akan menampilkan berbagai acara seni budaya dari setiap sekolah,guna menghibur Masyarakat di daerah ini.( Oc )

2.336 Siswa SD/MI di Malra Mengikuti UAS BN

Langgur,VP. Selasa (4/5)kemarin secara serentak seluruh SD/MI kelas enam mengikuti Ujian  Akhir Sekolah Berstandar Nasional ( UASBN).Untuk kabupaten Maluku Tenggara ( Malra) jumlah murid SD/MI yang mengikuti ujian tahun ajaran 2009-2010,sebanyak 2336 orang.

Pelaksanaan Ujian berlangsung  selama tiga hari yakni sejak selasa – kamis ). Ada tiga pelajaran, yang diuji yakni pada hari selasa, mata pelajaran Bahasa Indonesia,rabu matematika dan hari kamis mata pelajaran IPA.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara,L Reyaan,BA kepada Vox Populi di ruang kerjanya rabu siang ( 5/5, membenarkan hal itu

Kata Reyaan, hingga hari kedua pelaksanaan  UASBN, sesuai hasil pantauan Dinas Pendidikan, ujian tetap berjalan aman dan lancar,walaupun ujian perdana hari petama, ada beberapa kendala  teknis,seperti kekurangan  kunci jawaban,namun pihknya dapat mengatasi dengan secepatnya.

”kami juga menemukan beberapah kejanggalan soal pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang sangat membingungkan para murid, sehingga itu dijadikan sebagai dan telah dilaporkan  kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku” ungkapnya.

Menurut Reyaan hasil ujian SD/MI ini  di rencanakan  diumumkan pada awal bulan Mei, namun karena  awal bulan Mei tanggal 10 – 14 Mei akan di adakan ujian ulang bagi para siswa/I SMK/SMA dan MA maka akan di sesuaikan waktunya nanti.  ( Oc)

Kepala Puskesmas Ibra Dituding Gelapkan Dana Kesehatan

Langgur, VP – Kepala Puskesmas Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dituding warga masyarakat Desa Ibra telah menggelapkan dana kesehatan, sehingga tidak melaksanakan tugas secara baik, sebagai pelayan kesehatan masyarakat.

Kepada Vox Populi, Warga Ibra menyatakan kekesalan atas kinerja Kepala Puskesmas Ibra, Y. Ohoinaung yang tidak melaksanaka tugas sebagai pemimpin puskesmas tersebut, apalagi barang – barang inventarisir Puskesmas seperti satu unit computer, lemari, meja, kursi tamu dan kipas angin diboyong yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi. “ kami lihat sendiri, barang – barang di puskesmas Ibra dibawah ke salah satu tempat kost kepala Puskesmas di seputaran UN – Tual “ kata warga.

Sementara berdasarkan keterangan yang diperoleh  dari sumber resmi di Puskesamas tersebut menyebutkan, kalau Kepala Puskesmasa diduga telah menggelapkan dana operasional kesehatan tahun anggaran 2008 dan 2009  sebesar Rp 120 juta. Dana yang seharusnya diperuntuhkan untuk  pelayanan kesehatan di Puskesmas Ibra seperti, dana kegiatan UKS, kesehatan lingkungan, pendataan, kegiatan KB, imunisasi dan gisi, dalam pengelolaan terkesan tertutup, diduga disalahgunakan.

Selain itu kata sumber tersebut, dana operasional kesehatan puluhan juta, melalui program bantuan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin ( JPKMN ) dalam penggunaanya juga tidak jelas.

Kepala Puskesmas Ibra, Y. Ohoinaung sampai berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi terkait tudingan warga masyarakat Ibra tersebut. ( team vp )

Mantan Anggota Dewan Ancam Proses Hukum DPRD Kota Tual

Tual, VP – Tuntutan dan aspirasi para mantan anggota DPRD Kota Tual, terkait uang purna bakti sampai saat ini belum ada realisasi atau jawaban pasti dari DPRD Kota Tual. Terkait dengan hal itu, salah satu mantan Anggota DPRD Kota Tual, Abdul Gani Renuat mengancam akan membawah masalah ini ke rana hukum.

Kepada Vox Populi, di Tual, senin kemarin ( 3/5 ) Renuat yang adalah mantan wakil rakyat yang diusung partai Gokar itu menegaskan, tuntutan itu sesuai rapat paripurna bersama DPRD Tual telah disampaikan kalau nantinya diakomodir dalam APBD perubahan 2009 Pemkot Tual, namun sangat disayangkan hal ini tidak ada realisasi. “ saya menilai para anggota DPRD Kota Tual antara tidak memiliki kemauan dan tak punya kemampuan, buktinya mereka hanya berjanji, tapi entah dengan factor apa uang purna bakti kami tak diakomodir di APBD perubahan 2009 “ sesal Abdul Gani Renuat.

Dirinya sangat menyangkan sikap yang ditunjuhkan Ketua DPRD Kota Tual beserta anggotanya, sebab berkas yang ditawarkan para mantan anggota DPRD Kota Tual akhirya tercecer di tangan para anggota dewan, sehingga atas petunjuk mantan Ketua DPRD Kota Tual, mereka kembali ajuhkan usulan perubahan yang ditujuhkan langsung kepada Walikota Tual. “ pada tanggal 18 pebruari 2010, Walikota Tual menyurati DPRD Kota Tual mohon pengesahan atas usulan yang disampaikan, namun di sisi lain kami anggap saudara Ateng Waremra, selaku Ketua DPRD Kota Tual tidak mampu memilah surat – surat masuk, yang kami sesalkan, surat Walikota atas disposisi Ketua DPRD dikaji komisi A dan C, memang benar itu mekanisme dewan, tapi harus ada langkah prioritas  “ tandasnya.

Atas lambanya penanganan masalah ini di DPRD Kota Tual, Renuat menyatakan mereka melakukan pendekatan dengan Walikota Tual lalu muncul pertemuan bersama dengan Walikota Tual di ruang kerjanya tanggal 10 april 2010. “ saat itu ada tawaran dari Walikota, namun atas usulan DPRD Tual, agar hal ini harus dikonsultasikan dengan Gubernur Maluku Maluku, namun kemudian kami dikejutkan dengan salah satu surat dari Wakil Ketua DPRD Kota Tual yang membalas surat Walikota, kalau dewan telah lakukan pendekata lisan, setelah ditelusuri ternyata kami dibohongi “ sesal Renuat.

Ditegaskan, para mantan anggota DPRD Kota Tual saja bisa dibohongi oleh lembaga DPRD Tual, apalagi masyarakat kota Tual saat ini. “ kami bukan lihat factor materinya, tapi harkat dan martabat sebagai mantan wakil rakyat, wajar menuntut hak  kami adalah tindakan terpuji, olehnya itu kami menanti sejaumana janji DPRD Tual tentang kapan Gubernur Maluku akan menyurati kapan tiba, sebab kalau tidak ada realisasi, masalah ini akan dibawah ke rana hukum “ tegas Renuat.

Menyoal tentang tidak ada aturan yang mengatur soal uang purna bakti DPRD, Abdul Gani Renuat mengatakan, pihaknya telah membaca surat DPRD, dimana Gubernur Maluku akan mengkaji segala usulan hak dewan berdasarkan aturan yang berlaku. “ sambil menanti keputusan Gubernur, saya harus berikan pencerahan kepada dewan kalau hak – hak DPRD telah diatur dalam PP 2004, diperbaharui PP 37 tahun 2005 pasal 11, 16, 21 bahkan pasal 25 yang mengatur tentang fungsi sekretaris dewan antara lain mengakomodir semua hak – hak dewan, apabilah hak itu tidak diakomodir  dalam APBD, maka seharusnya diusulkan kepada exsekutif untuk dimasukan olehnya kalau ada yang katakan tidak ada auran   yang mengatur tentang hal itu, tolong buka PP 37 tahun 2005 yakni pasal 16 mengatur tentang asuransi kesehatan, pasal 21 tentang pengadaan pakaian dinas, dan pasal 11, 14 tentang kesejatraan umum dewan menyangkut tunjangan perumahan, air, listrik dan BBM “ tandas Renuat.

Untuk itu dia sangat mengharapkan agar sekembalinya DPRD Kota Tual dari study komperasi di Pulau jawa dapat menjawab semua aspirasi masyarakat Kota Tual, baik soal ketidakmauan dan ketidakmampuan dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Sementara itu terkait dengan hal ini Ketua DPRD Kota Tual, RM. Waremra, S.Ap sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi( team vp )

Pemkab dan DPRD Malra Dukung Perjuangan Pemindahan Ibu kota Kabupaten Malra di Elat Kei Besar

Langgur, VP – Ketua Forum Percepatan Pembangunan Kei Besar ( FPPKB ), Djamaludin Koedoeboen, SH mengakui, Pemkab Malra dibawah Kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang beserta DPRD Malra mendukung perjuangan pemindahan ibu kota kabupaten Malra di Elat- Kei Besar. Namun ketika ditanya dukungan seperti apa yang diberikan kedua lembaga tersebut, Koedoeboen menyatakan secara tidak langsung Pemkab dan DPRD Malra mendukung perjuangan FPPKB, namun yang diinginkan adalah perjuangan propinsi Maluku Tenggara Raya, baru kemudian pemindahan ibu kota kabupaten Malra ke Elat – Kei Besar. “ secara tidak langsung mereka mendukung perjuangan kami, hanya saja yang diinginkan adalah perjuangan propinsi Maluku Tenggara Raya lebih dulu, yang bertentangan dengan aspirasi FPPKB “ ujar Koedoeboen kepada Vox Populi, senin kemarin ( 3/5 ).

Kata Koedoeboen, penempatan Langgur, sebagai ibu kota Kabupaten Malra belum final di Pempus, sebab sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah soal itu. “ ibu kota malra di langgur belum final, karena sampai saat ini belum ada PP tentang itu, kami sudah bertemu Mendagri bersama Komisi II DPR – RI mempertanyakan hal itu, bahkan Mendagri ketika ditanya tentang team gabungan Depdagri yang turun ke Malra untuk lakukan evaluasi tentang ibu kota kabupaten malra, saat itu kata Mendagri belum ada masuk laporan tentang itu “ ungkap Koedoeboen.

Ketua FPPKB mengaku, Pemkab dan DPRD Malra mendukung perjuangan mereka, namun wujud dukungan itu sampai saat ini belum kelihatan, sebab sesuai keinginan Pemda dan DPRD Malra pada beberapah kesempatan, seperti dilansir media, mereka menghendaki agar kabupaten malra tetap pindah setelah ada propinsi. “ kami tidak berada dalam konteks pandangan itu, sebab kapanpun kabupaten pindah, namun saat ini adalah kesempatan yang perlu didorong “ katanya.

Kata Koedoeboen, pemerintah daerah dan DPRD harus menyadari kalau mereka ada untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kei besar dan kei –kecil, bukan lahir begitu saja, namun itu melalui proses yang cukup panjang. “ kami kebetulan sebagai kanalisasi, yang ada di masyarakat, makanya kemarin kami buat jarring aspirasi rakyat, jajak pendapat dari desa ke desa, walaupun ada pihak tertentu berpandangan bahwa ini adalah kepentingan kelompok tertentu, namun kita semua ketahui kalau masyarakat di kei besar mendambakan pemerataan pembangunan, kesejatraan, aksebilitas transformasi, informasi dan transportasi, saya kira ini tidak bisa diterjamakan ini didorong atas dasar keinginan orang tertentu, tapi semua demi kepentingan masyarakat “ ungkapnya.

Koedoeboen, berharap kepada para wakil rakyat asal Kei Besar, agar jangan mengingkari komitmen mereka terdahap masyarakat. “ bagi kami dengan omong dan janji – janji itu bukan satu garansi bagi masyarakat  “ katanya. Dirinya menilai Pemkab Malra menggelar kegiatan Musrengbang di Kota Elat belum lama ini adalah langkah yang bagus, namun kata Koedoeboen hal itu juga harus dipertimbangkan bahwa bukankah, dengan adanya Musrengbang itu anggaran SPPD para pejabat daerah ke elat lebih besar, apakah pengaruh kegiatan itu untuk lima tahun mendatang, jangan hanya kamulflase, atau trik pemerintah untuk hibur masyarakat kei besar saat ini, lalu kemudian menderita untuk seterusnya. “ apalagi kami dengar nanti diadakan upacara 17 agustus mendatang di Kei Besar, itu bukan solusi, yang paling tepat adalah bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, olehnya itu semua kebijakan pemerintah daerah harus terukur, terbaca, dan teruji “ tandasnya.

Menyoal tentang penempatan Langgur, sebagai ibu kota kabupaten Malra telah melalui proses dan tahapan yang cukup panjang, dimana sebelumnya sudah dilakukan study akademik untuk menilai kelayakan beberapah kecamatan yang nanti jadi ibu kota kabupaten, Djamaludin Koedoeboen mengatakan, tidak semestinya Pemkab Malra berkedok dibalik study akademik tersebut, memang benar pendekatan study kelayakan itu penting, namun dimungkinkan juga harus ada perubahan – perubahan cara pandang yang baru tentang bagaimana menata sebuah wilayah kabupaten. “ saya juga pernah dengar, ada study kelayakan itu, sebab tidak dblowup di media, apalagi masyarakat diajak untuk duduk bersama. Yang jadi pertanyaan kapan study itu dibuat, dan sejaumana keterlibatan masyarakat untuk mengetahui hak itu, jangan hanya sekedar kades atau siapa karena takut copot jabatan lalu semua mengamini hal itu, lalu pulang menyesal dan mengingkari akan suara hati yang sesungguhnya “ tutur Koedoeboen.

Ditegaskan, sesuai arahan Mendagri saat itu, ditegaskan kalau Presiden SBY pada setiap kesempatan rapat cabinet menegaskan kalau pemegang kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, sehingga apa menjadi kebutuhan rakyat, wajib hukumnya dilaksanakan pemerintah. “ kalau kita bawah ke daerah kita agak aneh, karena perda 02 tahun 2009 ditetapkan, setelah itu baru diadakan sosialisasi, jadi terbalik padahal sebelum perda disahkan, harus ada sosialisasi, jaring aspirasi rakyat, nant seperti apa pandangan masyarakat baru kembali diformat, dibawah ke DPRD lalu disidangkan disana “ tandas Koedoeboen penuh tanda Tanya. ( team vp )

Maluku Dilirik Pengusaha Beijing

(Berita Daerah - Maluku) - Maluku yang memiliki potensi perikanan laut cukup besar mulai dilirik pengusaha asal Beijing dengan melakukan kunjungan bersama Pemerintah Provinsi Henan pada pekan lalu.
"Eksploitasi potensi hasil perikanan laut Maluku saat ini baru mencapai sekitar 30 persen sehingga masih banyak potensi yang harus digali lebih jauh, kata Kepala BKPMD Maluku, Rahman Soumena di Ambon.
Pemprov Maluku juga telah membangun 12 pelabuhan perikanan yang menyebar pada berbagai kabupaten dan kota guna menunjang program pengembangan investasi bidang perikanan agar memberikan kemudahan bagi investor yang berniat masuk ke daerah ini.
Soumena mengatakan, kehadiran Pemerintah Provinsi Henan, China ke Maluku merupakan kunjungan balasan yang dilakukan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu 12 Januari 2010 lalu untuk menjajaki peluang kerjasama investasi antara ke dua daerah.
"Pengusaha asal Beijing yang hadir bersama rombongan Pemprov Henan ini mengaku sangat tertarik untuk berinvestasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan serta bidang pariwisata," katanya.
Kerjasama investasi yang menitik beratkan pada sektor perikanan, pertanian, kebudayaan, pariwisata, sosial budaya akan diwujudkan dalam bentuk penanda tanganan MoU antara Gubernur Maluku dengan Gubernur Provinsi Henan bulan Mei 2010.
BKPMD Maluku mengharapkan rencana investasi bidang perikanan ini bisa dilakukan pengusaha asal Beijing sebesar-besarnya di Kabupaten Maluku Tenggara dan Pulau Buru, yang merupakan salah satu daerah sentra produksi ikan di daerah ini.
Apalagi, Pemprov akan menjalankan program Maluku sebagai salah daerah lumbung ikan nasional yang akan dicanangkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak kegiatan Sail Banda tanggal 3 Agustus 2010 di Kota Ambon.
Soumena juga mengakui, belum terealisasinya rencana investasi di Provinsi Maluku sejak tahun 2009 bukan karena kesalahan pemerintah daerah, tapi kendalanya ada pada para pengusahanya.
"Penguaha biasanya melihat peluang inevastasi serta masalah modal, sehingga belum terealsiasinya rencana investasi ini ada pada mereka, karena surat ijin usaha dari pemerintah itu sudah ada dan tinggal menunggu kehadiran investor," katanya.
(fb/FB/ant)