Kapolres Malra Himbau Warga Jangan Terpancing Issu Provokatif

Kapolres Malra, AKBP Saiful Rahman, S.Ik Tual, VP – Terkait dengan intensitas konflik antar masyarakat yang terjadi belakagan ini semakin meningkat, seperti konflik antar warga Desa Ohoitel – Watraan, disusul perkelahian antar pemuda Desa Langgur dan Ohoijang, kemudian, tindakan penganiayaan salah satu warga Ohoitel yang berujung konflik baru antar kampung Ohoitel – Watraan, dan konflik lainya yang terjadi di Kei besar, Kapolres Malra, AKBP Saiful Rahman, S.Ik harus angkat bicara, dalam menyikapi penyakit masyarakat tersebut. Kepada Vox Populi, selasa kemarin, Kapolres Malra menghimbau warga masyarakat di kabupaten malra dan kota Tual, agar jangan terpancing dengan issu – issu provokatif yang sengaja dihembuskan oleh oknum – oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab. “ saya himbau masyarakat, jangan sekali gampang terpancing dengan issu – issu menyesatkan, yang merusak tatanan hidup kebersamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini terbina dan terpelihara secara baik “ himbau Kapolres. Kapolres mengaku, saat ini banyak orang yang tidak menginginkan suasana kerukunan hidup masyarakat di kedua daerah ini kondusif, untuk kepada warga yang saat ini lagi berkonflik, untuk hentikan pertikaian dan permusuhan yang terjadi, sebab hal itu tidak membawah keuntungan, melainkan sangat merugikan tatanan adat istidat dan budaya masyarakat kei yang dikenal dengan falsafa adat ain ni ain ( kita semua orang saudara – red ). “ kalau belum ketahui satu masalah, sesuai fakta yang terjadi, lalu cepat ambil langkah pakai toki tiang – tiang listrik, membuat kepanikan masyarakat, saya mohon dihentikan, jangan ulangi massa – massa lalu, tolong kalau ada informasi yang diperoleh, harus ditelah dan dicerna secara baik, sumber info tersebut, jangan sampai itu sumber menyesatkan “ pintah Kapolres. ( nery rahabav. Koran Vox Populi )

Buntut Salah Satu Warga Diparangi, Ohoitel – Watraan Kembali तेगंग, Tak Benar Warga Kena Tembakan Polisi

Tual, VP – Ketegangan antara Warga Desa Ohoitel – Watraan, Kota Tual, kembali terjadi pada senin malam, ketegangan itu hanya dipicu lantaran salah satu warga Ohoitel, Tarjo Renwarin, diparangi oleh orang yang tak dikenal di depan SMPN 1 Tual, senin malam ( 8/2 ) jam 08.30 wit. Kapolres Malra, AKBP Saiful Rahman, S.ik kepada Vox Populi mengungkapkan, sesuai kronologis kejadian, pada senin malam, tepatnya di depan SMP N 1 Tual, salah satu korban adalah warga Ohoitel, yang tidak diketahui siapa pelaku penganiyaan tersebut. “ korban saat itu disabet parang, pada bagian punggung dan kepala, lalu berteriak minta pertolongan dan dibawah ke Mapolres, selanjutnya ke poliklinik Polres untuk mendapat perawatan intensif. Korban ketika di poliklinik, kita tidak tau siapa yang menyiarkan kabar dan membuat issu kalau korban dipotong orang watraan, padahal kita belum ketahui siapa pelakunya ? nah dari situ, kemudian orang yang lagi berkumpul di poliklinik tersulut emosi, bahwa yang melakukan orang watraan, sehingga mereka pulang bawah kabar ke kampung Ohoitel “ ungkapnya. Kata Kapolres, melihat gelagat tersebut, pihaknya menurunkan anggota polisi untuk menjaga keamanan di desa tersebut, bertujuan, menghalangi atau menghambat warga yang tidak tau apa – apa, soal issu yang disebarkan kalau warga Ohoitel diparangi orang watraan tidak benar, namun kata Kapolres, karena warga Ohoitel sudah terprovokasi dan tersulut emosi, akhirnya warga memaksa polisi sampai ke perbatasan kedua kampung lalu dihalau polisi. “ waktu kita halau dan hadang warga Ohoitel, mereka terus paksa masuk lalu serang anggota polisi, makanya saya pegang dada sama kepala, apa salah saya kepada warga Ohoitel, sehingga mobil dan motor kita dirusakan “ sesal Kapolres. Tak Benar Warga Kena Tembakan Polisi Kapolres Malra, AKBP Saifulm Rahman, S.ik, juga menepis issu yang berkembang dimasyarakat, kalau pada kejadian malam itu, ada warga yang terkena tembakan polisi. “ tak benar issu ada warga kena tembakan, saat itu polisi hadang warga untuk jangan lakukan penyerangan, sesuai protap Polri, polisi keluarkan tembakan peringatan dua kali keatas, lalu warga berlarian lalu ada jatuh, itupun diisukan ditembak polisi “ tepisnya. Kata Kapolres, kalau polisi menembaki warga, pasti korban berjatuhan, kita lihat dari korbanya, kalau ditembaki polisi pasti hancur mukanya, tidak bisa melihat sekarang, kemudian dilihat dari lukanya, pasti ada bekas atau hancur, selanjutnya kalau terkena serempet, bukan hanya satu korban, pasti dua atau tiga orang. ( nery rahabav. koran vox populi )

Dana Subsidi Desa Tahun 2008 Sebesar Tiga Millyar Dipertanyakan Masyarakat

Raja Faan, Patris Renwarin, didampingi Pejabat Kades Langgur saat melakukan upcara adat menyambut rombongan Gubernur Maluku, memasuki Kantor Bupati yang baru di Langgur. ( dok. koran vox populi ) Langgur, VP – Para kepala Desa dan Dusun, yang ada di Kabupaten Malra saat ini menjadi bulan – bulanan dan bahan ocehan masyarakat, pasalnya dana bantuan subsidi desa tahun 2008 tidak diumumkan secara tranparan kepada masyarakat. Salah satu Kepala Desa yang minta identitasnya tidak dipublikasikan, meminta Pemkab Malra dibawah kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang, untuk menjelaskan keberadaan dana subsidi desa tahun 2008, karena sebagai pimpinan desa tidak menerima dana tersebut. “ saya minta Pemkab Malra jelaskan kepada masyarakat, karena selama ini saya jadi bahan perbincangan warga, seakan – akan sudah habiskan uang itu, padahal dana tersebut tak pernah diterima “ pintahnya. Salah satu Tokoh Masyarakat yang getol menyuarakan aspirasi masyarakat, Frans Putnarubun, ketika diminta tanggapanya, menilai dana bantuan desa itu sudah digelapkan. “ sesuai hasil pantauan kami diseluruh desa / dusun di kecamatan kei besar, dan sejumlah desa di kei kecil, masyarakat terus menyoroti kinerja pimpinan desa atas dana bantuan desa itu, padahal para kades / kadus tidak pernah terima dana bantuan desa itu “ ungkapnya. Putnarubun, mengatakan baru pertama terjadi di kabupaten malra, dana bantuan subsidi desa digelapkan. “ ketika ada yang menyebutkan, dana itu disetor kembali ke kas negara, disitulah gagalnya sebuah pemerintahan “ ujarnya. Dia menyatakan penyesalan mendalam atas hal ini. “ sudah gelapkan uang pengungsi, hak – hak masyarakat desa juga digelapkan, ini hal yang sangat naïf dan disesalkan “ sesal Frans Putnarubun. Ketika ditanya berapah besar dana bantuan subsidi desa tahun 2008, kata Putnarubun, sesuai yang termuat dalam batang tubuh APBD Malra, yakni setiap desa berhak menerima 15 juta, sedangkan bagi setiap dusun, menerima 10 juta/ dusun. “ jumlah desa induk di malra, 106 desa, sedangkan dusun berjumlah 200-an dusun, kalau dikalkulasikan dana itu berkisar 3, 5 millyar “ ungkap Frans Putnarubun. Dirinya minta Pemkab Malra transparan kepada masyarakat terkait dana bantuan desa itu, karena dimasyarakat, para kades / kadus jadi bahan omelan masyarakat. Menyoal tentang dana itu digunakan untuk membeli raskin dan dibagikan gratis kepada masyarakat, Putnarubun mempertanyakan hal itu. “ saya pernah dengar berita itu, tapi saya tanyakan pemkab malra ambil uang dari mana beli beras raskin ?, kalau itu adalah sebuah kebijakan untuk berikan gratis kepada masyarakat, tolong jangan ambil dari dana subsidi desa, karena uang itu sudah ditatur bagian – bagianya, tidak ada aturan intervensi pemda malra ambil uang subsidi beli beras raskin “ sorotnya. ( nery rahabav. Koran Vox Populi )

CK Terpanggil Untuk Pulang Bangun Negeri

Tual, VP – Kehidupan masyarakat kecamatan pp Kur yang termarjinalkan dari bergbagai aspek pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana serta prasarana membuat salah satu anak negeri yang selama ini menempati posisi jabatan strategis di Pemkot Tual, merasa terpanggil untuk pulang kampug membangun negerinya. Camat PP Kur, Asis Fidmatan, yang biasa disapa dengan sebutan CK, adalah salah satu anak negeri yang memiliki komitmen kuat untuk kembali ke wilayah yang dikenal dengan sebutan pulau kenari itu untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kur yang selama ini tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. Sejak dilantik jadi orang nomor satu di kecamatan itu, CK membuat gebrakan baru dalam meruba paradigma atau stigma yang selama ini dialami masyarakat pp Kur, dengan menerapkan berbagai program yang diramu dalam visi dan missi untuk membangun masyarakat Kur lebih baik ke depan. Selain pencanangan program seratus hari kerja, CK membangun kemitraan dengan pers, khusus media cetak lokal di Tual dan kota Ambon, untuk mempublikasihkan konsep pembangunan yang telah dibuat sebelumnya. Namun dibalik gebrakan perubahan yang dibuat CK, masih ada saja oknum masyarakat yang menilai miring dan memberikan apresiasi negatif atas karya anak negeri itu. CK ketika dikonfirmasi Vox Populi, menyatakan pilihan menjadi Camat di wilayahnya, merupakan pilihan yang terbaik, sebab dirinya merasa terpanggil untuk kembali membangun masyarakat Kur yang selama ini termarjinalkan. “ saya terpanggil sebagai anak negeri untuk pulang bangun kampung “ tandas CK. Dia mengaku, membangun kecamatan Kur, tidak semudah membalik telapak tangan, karena dengan berbagai persoalan kompleksitas yang ada, dikaitkan dengan carakter masyarakat disana, perlu ada sebuah konsep yang dibuat, sebagai pedoman arah pengambilan kebijakan dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. “ sebelum jadi Camat, saya sudah buat konsep membangun masyarakat Kur ke depan, yang dibukukan dan diberi judul, aksi menuju perubahan, meretas jalan menuju perubahan membangun masyarakat Kur “ ujar CK. Ditegaskan, dari konsep tersebut, kemudian dirinya menyusun program kerja tahunan, tiga program prioritas yang harus segera dilaksanakan adalah pendidikan, kesehatan dan transportasi. “ rakyat Kur mendukung program kerja yang dicanangkan “ katanya. Saat ini kata CK, langkah konkrit yang dilakukan, adalah menginvertarisir para guru dan pegawai yang mengabdi diwilayah itu. “ 2010, kita sudah benahi semuanya, semua akan ditertibkan kembali “ tuturnya. CK mengatakan, dirinya membuka diri kepada semua elemen masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerjanya, sesuai visi dan missi yang dicanangkan. Menyoal tentang langkah yang dilakukan untuk membangun masyarakat, masih mendapat sorotan dari oknum elemen masyarakat di wilayah itu, CK menyatakan itu hal wajar, namun pada prinsipinya, dirinya berbuat sesuatu, tidak mungkin merugikan masyarakat Kur. “ saya komitmen kedepan akan buat yang terbaik bagi masyarakat disana, bila perlu saya jadikan kecamatan Kur sebagai wilayah percontohan, di kabupaten malra dan kota tual “ tandas CK. ( team vox populi )

Penempatan Langgur Jadi Ibu Kota Kabupaten Malra Adalah Final

Kaum ibu Desa Langgur, Kecamatan Kei - Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, ketika menerima para tamu yang datang dengan acara adat yang disebut dalam bahasa kei, sosoi adat. ( dok. koran vox populi ) Langgur, VP – Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun menegaskan, penetapan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra telah melalui proses panjang dan kajian matag yang dilandasi oleh aturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kata Bupati, penetapan tersebut telah dinyatakan final oleh pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini hanya melegetimasi kesepakatan tersebut melalui penetapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang pemindahan ibu kota kabupaten malra dari wilayah kota tual ke langgur di wilayah kabupaten malra. Penegasan ini disampaikan Bupati Rentanubun, ketika menyampaikan sambutan pada acara penthabisan gedung gereja baru jemaat Rahareng dan persidangan ke 33 Klasis GPM Kei Besar, tanggal 7 pebruari lalu, sekaligus menepis issu keinginan sekelompok orang untuk memperjuangkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra. Menurut Rentanubun, penetapan Langgur sebagai ibu kota kabupaten malra berdasarkan skor tertinggi melalui kajian komprehensif oleh para pakardari perguruan tinggi yang kredibel secara akademik. “ hal ini tidak lalu berarti, Pemkab Malra kesampingkan wilayah Kei Besar sebagai suatu kesatuan, melainkan komitmen Pemkab Malra agar prosentase yang lebih besar dalam pembangunan diarahkan pada wilayah kei besar dan itu telah diwujudkan “ tandasnya. Ditegaskan, pembangunan sarana dan prasarana, khususnya jalan lingkar di wilayah pulau kei besar telah menjadi program prioritas pihaknya dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir periode pemerintahan yang dipimpinya. “ bukan program fisik yang semata – mata dilaksanakan, melainkan program pemberdayaan eknomi rakyat terus diberdayakan melalui koperasi Evav Sejahtera, dengan pendekatan klaster dan plasma pengembanganya “ ujar Bupati Malra. Putnarubun : Rumput Juga Ketahui, Elat Jadi Ibu Kota Kabupaten Malra Sementara itu secara terpisah, salah satu wakil ketua Forum Percepatan Perjuangan Kota Elat, Kei Besar sebagai pusat ibu kota kabupaten malra, Frans Putnarubun menandaskan, sesuai UU nomor 31 tahun 2007, tentang pembentukan Kota Tual, disana telah ditetapkan peta blok dan batas wilayah. “ satu pemda Malra dan DPRD serta rumput juga dengar dan ketahui kalau ketika peta blok menerangkan bahwa batas wilayahnya di selat Nerong, dengan sendirinya Elat, ditetapkan jadi ibu kota kabupaten malra “ tandasnya. Selain itu Kata Putnarubun, dirinya mempertanyakan orasi politik yang disampaikan Ir. Anderias Rentanubun, di lapangan Ngur Mas Yamlim Elat, pada Pemilukada lalu, yang dinegosiasi dengan semua masyarakat kei – besar, kalau dirinya terpilih jadi Bupati Malra, maka akan tempatkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra. “ bahwa bapak / ibu setuju, jika saya terpilih sebagai Bupati Malra, bolehkah saya tempatkan Elat sebagai ibu kota kabupaten malra, rakyat semuanya nyatakan setuju, sekarang sudah terpilih kenapa tidak laksanakan janji itu “ sesalnya. Frans Putnarubun menyesalkan tindakan pemkab malra yang membuat keresahan ditengah masyarakat Kei besar, konkritnya seperti proyek pembangunan jalan Weduar – Tamngil yang merupakan buah tangan mantan Bupati sebelumnya, tapi kemudian dipindahkan ke kei – kecil. “ focus pembangunan 75 % di kei besar, sedangkan batang tubuh APBD 2010, yang berkisar 300 millyar, anda bayangkan kalau 16 millyar masuk kei besar, itu 75 % apa ? ini sebuah dusta kepada rakyat, yang masuk kesana hanya biaya cabut rumput “ katanya. Dia mengaku akan tetap memproses sejumlah hal yang dilakukan Pemkab Malra, yang sengaja menyelewengkan hak – hak masyarakat, salah satunya, bantuan dana subsidi desa tahun 2008, bantuan pengungsi. “ tanggal 24 pebruari nanti, kami tujuh OKP akan gelar aksi demo besar - besaran, jadi saya minta jangan kemana – mana, siap terima nasib “ ancam Frans Putnarubun. ( nery rahabav. Koran Vox Populi )

Bupati Malra Minta PNS Hindari Kesan Mutasi Sebagai Hukuman

Langgur, VP – Sedikinya Sembilan puluh satu orang pejabat eslon III/ IV di Lingkungan Pemkab Malra, pada selasa malam kemarin ( 9/2 ) dilantik dan diambil sumpah sebagai pejabat structural di Pemkab Malra. Upacara pelantikan itu dipimpin langsung Bupati Malra, Ir. Anderias Rentannubun, disaksikan Wakil Bupati, Drs. Yunus Serang, Sekretaris Daerah, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dan para pimpinan SKPD. Bupati Malra dalam sambutanya, minta seluruh Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) untuk menghindari tafsiran dan kesan kalau mutasi sebagai hukuman, jika diangkat dalam jabatan atau dipindahkan dari dinas atau kantor yang satu k eke dinas atau bagian lainya. “ saya minta PNS hindari tafsiran itu, kesan ini sesungguhnya hanya sebuah opini yang tak bisa dibuktikan keabsahanya “ pintahnya. Bupati Rentanubun menegaskan kebijakan melakukan mutasi merupakan sesuatu yang normative dan biasa dalam rangka pembinaan karierdan optimalisasi kinerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. “ pergeseran jabatan akan menambah wawasan, adaptasi lingkungan, dan penyegaran suasana bagi peningkatan kinerja “ ujarnya. Bupati berharap, agar seluruh PNS dapat berkompetisi sehat, dan terus membekali diri dengan kemampuan kinerja kerja yang handal dan professional untuk menghadapi tantangan pelaksanaan tugas jabatanya. “ tantangan yang dihadapi saudara akan semakin berat, beberapa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan kedepan kiranya dapat dilaksanakan dengan baik serta sedapat mungkin pengendalianya sejalan dengan pencapaian visi pemerintah daerah yang tekah ditetapkan. Pada kesempatan itu Bupati Malra mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat structural tersebut telah beberapah kali mengalami penundaan, hal itu didasari atas pertimbangan kehati – hatian akan pentingnya pelaksanaan prinsip – prinsip profesionalisme, kompetensi dan kemampuan untuk dapat melakukan kerja sama. “ saya berharap komitmen saudara, untuk mengubah dan melakukan pergeseran orientasi pelaksanaan tugas dari yang bersifat rutinitas semata kepada suatu komitmen “ harap Bupati Rentanubun. ( nery rahabav. koran vox populi )

Refleksi Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2010 Pers Malra dan Kota Tual Antara Hidup Segan, Mati Tak Sudi

Nery Rahabav, Pemimpin Redaksi Koran Vox Populi Kabupaten Maluku Tenggara Refleksi Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2010 Pers Malra dan Kota Tual Antara Hidup Segan, Mati Tak Sudi Oleh : Nery Rahabav Setiap tanggal 9 pebruari, insan Pers di Indonesia memperingati hari bersejarah tersebut dengan berbagai rangkaian kegiatan, namun bagi para jurnalis di kabupaten Malra dan Kota Tual, semenjak saya berkipra di daerah ini sampai sekarang, tak nampak adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh para insan pers, lembaga yang peduli pers atau institusi lainya maupun masyarakat dalam menyambut hari kelahiran Pers tersebut. Jangankan buat kegiatan atau acara serimoni, ucapan selamat kepada para insan pers yang bekerja dan berkarya di kedua daerah ini tak pernah ada. Tidak diketahui apa yang menyelimuti wajah pers di daerah ini, sehingga hari kelahiranya itu selalu terlewatkan dan terabaikan begitu saja. Melalui peringatan hari Pers Nasional, 9 pebruari 2010, saya mengajak kita semua baik elemen masyarakat dan Pemerintah di kedua daerah ini, untuk mari kita refleksikan kembali semuanya itu sebagai bentuk bahan permenungan bersama. Semenjak saya bergelut di dunia jurnalistik, sejak tahun 1999 – sampai saat ini, sesuai pengamatan lapangan, Pers di daerah ini belum dianggap pemerintah sebagai mitra yang sejajar untuk bersama – sama mencapai tujuan bersama yakni kesejatraan rakyat. Pers masih dianggap sebelah mata, tidak bermoral dan beretika, tukang kritik, sering kebablasan serta tidak professional dalam menghasilkan karya – karya jurnalistik sesuai tugas dan fungsi pers serta kode etik jurnalastik. Bahkan lebih kronis lagi di mata masyarakat, pers dituding sebagai lahan mencari duit, atau lebih dikenal dengan istilah trend delapan enam ( 86 ), artinya ketika memperoleh informasi tentang satu kasus yang harus dipublikasikan kepada masyarakat, namun informasi tersebut ditutup rapat atau diselesaikan dibelakang meja. Sementara pertumbuhan pers atau media cetak lokal yang saat ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, ibarat hidup segan mati tak sudi, karena masih lemah, kurang modal, pengelolaan manajemen dan penggarapanya tidak bonafid, sehingga dinilai masih takuk mengupas dan menyuguhkan pemberitaan sesuai fakta secara blak – blakan. Saya bisa mengutip pernyataan Wapres Adam Malik, dimana suatu ketika berucap, bahwa sebagian besar pers di daerah keberadaanya lemah alias kurang gisi. Bahkan Jaksa Agung pernah menghimbau, agar para wartawan tidak melakukan ‘ korupsi berita ‘ : apa saja yang benar – benar ada silahkan, walaupun mesti menanggung resiko. Tugas, karya, jasa dan tanggungjawab pers sudah dipahami, namun saya mengamati Sembilan puluh Sembilan persen pers di Kabupaten malra dan Kota Tual tergolong lemah alis kurang gisi, seperti yang disampaikan Wapres Adam Malik. Musabab kurang gisi itu bisa dilihat dari kurangnya modal, manajemen yang tidak beres, penggarapan tak bonafid. Pers yang sehat tidak bakal terwujud selama persyaratan mutlak tersebut belum dipenuhi, walaupun demikian tidak bisa kita pungkiri, semangat dan daya juang pers di daerah ini untuk tetap hidup tidak luntur – luntur. Tiga pilar utama yakni pemerintah daerah, masyarakat dan pers di Malra dan Kota Tual sudah saatnya duduk bersama, menyatukan perspsi untuk mencapai tujuan bersama yakni menuju kesejatraan. Dalam penyelenggaraan komunikasi timbal – balik antara pemerintah dan masyarakat, pers merupakan media efektif. Sampai dimana hasil yang efektif tersebut, sangat tergantung dari pengertian kedua pemimpin di daerah ini. Sampai saat ini tercatat, sedikitnya lima belas media cetak dan elektronik lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Malra dan Kota Tual. Kurang gisi yang dirasakan media cetak lokal tersebut, cukup terasa pahit dan memprihatinkan untuk menjadi bahan permenungan bersama. Semenjak kepemimpinan Bupati Malra, Herman Adrian Koedoeboen, SH, Pers di Malra dinilai sebagai tukang kritik pemerintah, sehingga pertumbuhan pers berjalan ditempat. Tercatat dalam lembaran sejarah, Pemerintah Kabupaten Malra, di massa Bupati Koedoeboen, kriminalisasi terhadap pers terjadi, ketika Bupati Malra itu terusik dengan pemberitaan Radio Siaran Swasta Gelora Tavlul, sehingga lewat Kepala Bagian Hukum, Bupati Koedoeboen mengeluarkan surat penutupan Radio Gelora Tavlul. Sementara catatan lainya, para insan Pers di kabupaten Malra, berhasil menggiring Sekretaris Daerah ( Sekda ) Malra waktu itu, Drs. Nurdin Rahawarin menduduki kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Tual, karena melakukan tindakan penghinaan terhadap institusi Pers. Rahawarin dimejahijaukan, karena mengeluarkan kata – kata penghinaan dengan menyebut “ wartawan kambing “. Pengadilan Negeri Tual saat itu memutuskan sekda malra, terbukti melakukan tindakan tidak menyenangkan, sehingga dijatuhi hukuman percobaan tiga bulan kurungan. Sekarang, dengan adanya pemekaran Kota Tual, menjadi daerah otonom, sudah terbagi dua wilayah yakni kabupaten malra dan kota Tual. Dua pemimpin yang mengemban visi perubahan yakni Bupati Malra, Ir, Anderias Rentanubun dan Walikota Tual, Drs. Hi. M.M Tamher, dalam setiap kesempatan sebelum terpilih menjadi orang nomor satu di kedua wilayah itu, bertekad akan merubah paradigma yang ditinggalkan kepemimpinan terdahulu, namun selama setahun kepemimpinan mereka, sesuai hasil evaluasi dan pengamatan pers di kedua wilayah ini visi perubahan itu belum sepenuhnya terealisasi. Tidak diketahui, apa yang melatarbelakangi pemikiran kedua pemimpin yang merakyat itu, sehingga pertumbuhan pers yang begitu pesat di kedua daerah ini belum diposisikan sebagai mitra yang sejajar. Ini menjadi satu tanda tanya besar, apakah kehadiran pers menjadi beban atau momok bagi kepemimpinan mereka ? ataukah pers hanya dijadikan sebagai komoditas politik sesaat ?. Bravo hari Pers, semoga tetap jaya …….( penulis adalah Wartawan, Pemimpin Redaksi Koran Vox Populi di Kabupaten Malra)